Tiga LSM Internasional Desak Israel Penuhi Kewajiban Kemanusiaan di Gaza Enam Bulan Pasca-Gencatan Senjata

Lebih dari enam bulan setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana perdamaian untuk Gaza, situasi kemanusiaan di wilayah itu masih berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tiga organisasi nonpemerintah internasional Oxfam, Save the Children, dan Refugees International pada Kamis, 21 Mei 2026, mendesak Israel untuk segera memenuhi kewajibannya terhadap warga Palestina. Mereka menilai masih ada kesenjangan besar antara janji-janji yang dibuat dan realitas pahit yang dialami masyarakat di lapangan.

Presiden Oxfam America, Abby Maxman, menyatakan kepada wartawan di markas besar PBB di New York bahwa Israel terus menghalangi sebagian besar kelompok bantuan yang berpengalaman untuk membawa pasokan penting. Barang-barang seperti pipa perbaikan sistem air, material tempat penampungan, dan perlengkapan medis dalam jumlah yang memadai masih sulit masuk ke Gaza. “Hal ini terjadi meskipun ada janji rekonstruksi, pembangunan ekonomi, dan kemakmuran jangka panjang,” ujarnya.

Di sisi lain, kekerasan masih berlangsung tanpa henti akibat serangan Israel yang terus berlanjut. Seorang ahli bedah asal Amerika Serikat yang baru kembali dari Gaza, Teresa Soldner, mengungkapkan bahwa pasien trauma terus berdatangan setiap hari selama ia bertugas di sana. “Saya pikir sistem layanan kesehatan Palestina telah benar-benar hancur,” tambahnya.

Sementara itu, anak-anak di Gaza menghadapi krisis yang tak kalah serius. Kepala Save the Children, Janti Soeripto, melaporkan bahwa anak-anak masih datang ke klinik kesehatan dalam kondisi malnutrisi akut yang parah. Jumlah kasus ini meningkat sejak Januari hingga April. Ia juga menyoroti bahwa lebih dari 600.000 anak akan kehilangan akses pendidikan untuk tahun ketiga berturut-turut karena sistem pendidikan di Gaza praktis tidak lagi berfungsi.

Maxman menambahkan, kurangnya fasilitas sanitasi dan perlengkapan kebersihan membuat banyak keluarga terpapar penyakit akibat limbah terbuka. Sistem dan layanan air bersih serta sanitasi penting lainnya masih rusak atau belum diperbaiki sama sekali. Kondisi ini semakin memperburuk penderitaan warga yang sudah terhimpit oleh konflik berkepanjangan.

Gencatan senjata di Gaza resmi berlaku pada 10 Oktober 2025. Tahap pertama kesepakatan itu mencakup pembebasan sandera terakhir yang ditahan sejak Oktober 2023 sebagai imbalan atas pembebasan warga Palestina yang ditahan Israel. Namun, transisi menuju fase kedua masih mengalami kebuntuan. Tahap tersebut seharusnya mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap militer Israel, yang hingga kini masih menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza.

Presiden Refugees International, Jeremy Konyndyk, bersama organisasi-organisasi tersebut mendesak Israel untuk memenuhi kewajibannya. Menurut mereka, kesepakatan gencatan senjata “sedang gagal, dan gagal karena memang dibuat untuk gagal.” Pernyataan ini menegaskan bahwa tanpa komitmen nyata, perdamaian dan pemulihan di Gaza akan terus menjadi mimpi yang tak terwujud.