Wamendagri: Kolaborasi Lintas Daerah Bukan Lagi Pilihan, Tapi Kebutuhan Strategis Nasional

Pemerintah daerah tidak lagi bisa berjalan sendiri dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi lintas daerah kini merupakan kebutuhan strategis nasional, terutama untuk menghadapi berbagai tantangan global yang kian kompleks.

Tantangan tersebut mencakup krisis energi, perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik dunia. Pernyataan ini disampaikan Wiyagus dalam acara Gala Dinner Malam Keakraban Mitra Praja Utama (MPU) yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (11/5).

“Kerja sama antardaerah bukan lagi sekadar pilihan administratif, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (12/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Wiyagus juga menyoroti peran penting sepuluh provinsi yang tergabung dalam MPU. Menurutnya, provinsi-provinsi tersebut memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut kawasan Pulau Jawa saat ini menyumbang lebih dari 57 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, potensi setiap daerah perlu saling melengkapi melalui keunggulan komparatif masing-masing.

Untuk memperkuat ketahanan nasional, Wiyagus mendorong penguatan konektivitas antarwilayah, baik di sektor logistik, perdagangan, energi, maupun digitalisasi pemerintahan. Ia berharap daerah yang memiliki surplus pangan dapat membantu wilayah lain yang membutuhkan. Di sisi lain, daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi diminta menjadi penggerak pembangunan kawasan.

“Daerah yang surplus pangan harus mampu menopang daerah yang membutuhkan. Kemudian, daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat perlu menjadi penggerak pembangunan regional,” jelasnya.

Wiyagus juga berharap forum MPU mampu melahirkan langkah-langkah strategis dan implementatif untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Saya juga mendorong agar MPU dapat menjadi modal kerja sama regional antardaerah yang adaptif, inovatif, dan mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan lintas wilayah, termasuk pengendalian inflasi, ketahanan pangan, penguatan energi, penanganan kebencanaan, hingga stabilitas keamanan dan ketertiban,” pungkasnya.