Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa tempat tinggal merupakan tanggung jawab negara, sesuai dengan UU 1945 Pasal 28H.
Pernyataan ini disampaikannya dalam aksi protes buruh menolak rencana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Patung Kuda, Jakarta Pusat.
"Rumah adalah tanggung jawab negara melalui UU 1945 pasal 28 H. Dengan demikian negara menyiapkan rumahnya dulu misal tadi perumnas tadi di seluruh provinsi di bangun," ungkap Said Iqbal kepada wartawan, Kamis 6 Juni 2024.
Lebih lanjut, Iqbal menekankan perlunya pembangunan rumah oleh negara melalui APBN dan APBD sebelum memikirkan sistem pembayaran.
"Misal ada perumnas 1 perumnas 2 perumnas 3 setelah rumahnya dibangun dari anggaran negara APBN, baru disiapkan cicilan yang akan dibayar oleh yang akan mendapatkan rumah, misal katakan 1 tahun dibangun 1 juta rumah di seluruh Indonesia baru dihitung dari cicilan itu berapa iuran yang bisa dipotong sekarang kan dipotong dulu iruran rumahnya nggak tahu," jelasnya.
"Nah solusinya bangun dulu rumah 1 juta rumah oleh negara melalui APBN dan APBD," sambungnya.
Artikel Terkait
Pohon Tumbang di Sudirman Pagi Ini, Lalu Lintas Menuju Bundaran HI Macet Parah
DKI Tambah 63 Sekolah Swasta Gratis, Total Jadi 103 pada Juli 2026
Pakistan Klaim Tewaskan 58 Tentara Afghanistan dalam Eskalasi Baku Tembak Perbatasan
Bapanas Pantau Kenaikan Harga Telur, Ayam, dan Cabai Rawit