Muhammad Qodari Resmi Jadi Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, Akui Beban Kerja Makin Berat

Muhammad Qodari resmi digeser. Dari Kepala Kantor Staf Presiden, kini ia menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan. Perubahan posisi ini terjadi di tengah hiruk-pikuk pemerintahan Prabowo Subianto yang tengah gencar menjalankan berbagai program.

Menurut Qodari, tanggung jawab yang ia emban sekarang justru makin berat. Bukan main-main. Ia bahkan mengaku doanya jadi tambah panjang begitu mendengar kabar penunjukan ini.

"Ini pelantikan yang ketiga untuk saya pribadi selama pemerintahan Bapak Prabowo. Rasanya tanggung jawab ini semakin meningkat. Terus terang, waktu dikasih tahu itu doa saya tambah panjang. Karena ini tambah berat, berat sekali," ujarnya usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia lalu menjelaskan alasan di balik beban yang ia rasakan. Program-program pemerintahan Prabowo, katanya, sangat banyak. Semuanya butuh penjelasan ke publik latar belakangnya, sebab-sebabnya, hingga tujuannya. Dan itu bukan pekerjaan yang ringan.

"Apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo sangat-sangat banyak program-program yang harus dijelaskan latar belakangnya, sebab-sebabnya," lanjut dia.

Menurut Qodari, berbagai kebijakan itu memerlukan penjelasan yang komprehensif. Terutama yang berkaitan dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Ia menekankan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Butuh kerja sama dengan banyak pihak. Kementerian, lembaga, dan tentu saja media massa.

"Nah ini pekerjaan yang besar. Tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua KL insyaallah, dengan semua stakeholder. Terutama dengan teman-teman media ya, yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama," ujarnya.

Di sisi lain, ada juga Hasan Nasbi. Ia kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Hasan bilang, pihaknya akan memperkuat komunikasi pemerintah. Caranya? Berkolaborasi dengan Badan Komunikasi Kepresidenan dan Kantor Staf Presiden.

"Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu kan harus juga meluruskan hal-hal yang apa berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah," kata Hasan.

Ia menambahkan, "Jadi kalau ototnya mungkin nanti akan ada di Bakom, ada di Menkomdigi. Kita mungkin nanti akan membantu pemerintah dalam soal strategi, dalam soal yang sifatnya mungkin ke substansi."

Begitulah. Dua tokoh ini sekarang punya peran baru. Satu di posisi yang katanya makin berat, satu lagi siap mengatur strategi. Publik tinggal menunggu, apakah komunikasi pemerintah ke depan bakal lebih cair atau malah tambah kaku?