Mendagri Tito Karnavian Dorong Wali Kota Sorong Terapkan Pembebasan Retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, baru-baru ini turun langsung ke lapangan. Ia meninjau program perumahan rakyat di Perumahan Kadar Malibera Residence III, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Di lokasi, Tito nggak sendirian. Ada Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Mereka melihat kondisi bangunan, ngobrol dengan penghuni, juga mendengar keluhan warga.

Dari situ, Tito punya pesan khusus buat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat. Ia mendorong agar Septinus serius mendukung program perumahan rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, soal kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau biasa disebut PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ternyata, Kota Sorong belum menerapkan kebijakan itu.

“Saya minta Pak Wali Kota pahami betul,” kata Tito, menekankan. Ia meminta Septinus menguasai secara komprehensif soal pembebasan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Soalnya, kalau nanti diterapkan, kepala daerah harus paham teknisnya. Jangan sampai salah kaprah.

“Nanti dianggap, ngomong depan publik bahwa, ini digratiskan PBG, BPHTB, besok masyarakat gratis. Enggak, enggak semua gratis. Yang gratis hanya masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Suasana di lokasi lumayan ramai. Sesuai rencana, Tito dan rombongan mengecek kondisi rumah yang dihuni warga. Mereka juga sempat ngobrol dengan pengembang. Ada tawa, ada diskusi hangat. Tapi setelah itu, mereka nggak langsung pulang.

Mendagri bersama rombongan kemudian bergerak ke kawasan kumuh di Kelurahan Malawei, Kota Sorong. Di sana, mereka kembali mengecek kondisi lingkungan dan berbincang dengan masyarakat setempat. Suasananya berbeda lebih sederhana, tapi tetap ada semangat dari warga yang berharap perubahan.

Di sisi lain, kunjungan ini sebenarnya menandai sesuatu yang lebih besar. Pemerintah ingin memastikan masyarakat di Tanah Papua punya akses ke hunian layak. Program ini sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo terhadap rakyat kecil, termasuk di Papua. Bukan cuma seremoni, tapi ada upaya nyata.

Dalam peninjauan itu, turut hadir Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Velix Vernando Wanggai. Juga pihak-pihak terkait lainnya. Semua datang dengan satu tujuan: melihat langsung, mendengar langsung, dan mudah-mudahan bertindak langsung.