Din Syamsuddin Desak Polisi Hentikan Laporan Dugaan Penistaan Agama yang Seret Jusuf Kalla

JAKARTA Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mendesak polisi untuk menghentikan laporan dugaan penistaan agama yang menyeret Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla. Ia menilai, kalau polemik ini diteruskan, risikonya bisa sangat besar.

“Pesan saya kepada yang mempersoalkan ceramah Pak Jusuf Kalla di Masjid Kampus UGM agar jangan memelintir. Saya jadi saksi pertemuan Malino untuk perdamaian,” ujarnya seusai bertemu JK, Jumat (24/4/2026).

Menurut Din, melanjutkan laporan ini sama saja membuka luka lama. Apalagi, kata dia, polisi seharusnya punya pertimbangan matang sebelum memproses hal semacam itu.

“Kalau ini tidak dihentikan, apalagi jika kepolisian melanjutkannya tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, ini sungguh akan menimbulkan konflik antarumat beragama,” tegasnya.

Pertemuan itu sendiri dihadiri juga oleh sejumlah tokoh lintas agama, termasuk dari Kristen. Mereka semua, kata Din, adalah saksi langsung yang terlibat dalam perjanjian Malino sebuah kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik agama di Poso, Sulawesi, dan Ambon, Maluku.

“Terakhir, perdamaian ini tercederai dengan adanya pihak yang sengaja memelintir pernyataan Pak Jusuf Kalla,” ucapnya.

“Dan ada juga yang mengadukannya ke kepolisian. Ini sungguh berbahaya sekali karena bisa menimbulkan luka lama dan memicu konflik di antara umat beragama,” sambungnya.

Din kembali menekankan, polisi harus segera menghentikan laporan itu. Terlebih, video yang viral disebutnya sudah dipotong dan dipelintir dengan tujuan jelas: mengadu domba.

“Maka pesan kami, pesan saya, hentikan. Tidak perlu maju karena jelas itu tidak beralasan. Apalagi jika ada yang mengambil prakarsa mengunggah video yang dipelintir itu, ini langkah yang berbahaya,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing.

“Kepada umat Islam, umat Kristiani, saya berpesan untuk menahan diri. Jangan terpengaruh penghasut, oleh provokator yang sengaja mengadu domba di antara umat beragama di Indonesia ini,” pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jacklevyn Manuputty, juga angkat bicara. Ia meminta publik tidak mudah termakan pelintiran video ceramah JK soal mati syahid. Menurut dia, video yang beredar itu sudah dipotong dari versi utuhnya.

Jacklevyn menilai, potongan itu seolah dikemas untuk membenturkan umat beragama. Padahal, kalau dilihat secara utuh, ceramah JK sebenarnya bisa dipahami dengan baik terutama oleh mereka yang terlibat langsung dalam proses perdamaian di Ambon dan Poso.

“Kalaupun bilang martir, kami juga melampaui apa yang selalu disebut sebagai martir di dalam konflik. Saling membantai, saling membunuh dengan kondisi yang mungkin tidak pernah dibayangkan,” katanya.

Ia menjelaskan, istilah syahid dalam Islam dan martir dalam Kristen sebenarnya punya makna yang tak jauh berbeda. Masalahnya, kata dia, kedua istilah itu sering diselewengkan saat agama dijadikan senjata oleh pihak-pihak yang bertikai.

“Di situ kita lihat bagaimana ketika agama diambil sebagai senjata di tangan untuk pihak-pihak yang bertikai, maka kehancurannya sangat luar biasa,” ujarnya.

Ceramah JK, lanjut Jacklevyn, sejatinya adalah pengingat. Bahwa agama jangan lagi dijadikan alat untuk berkonflik. Maka dari itu, ia meminta masyarakat tidak terhasut oleh isu agama yang sengaja dipelintir.

“Kami selalu katakan sebagai teman-teman yang mengalami itu langsung di lapangan, jangan mudah terhasut agama. Malam ini kami bersilaturahmi, memperkuat dialog dan rajutan kebangsaan yang harus terus dipupuk dari level pimpinan sampai level grassroots, di level komunitas,” pungkasnya.