Menlu Sugiono Buka Suara soal Dua Kapal Tanker Pertamina Terjebak di Selat Hormuz: Negosiasi Masih Berlangsung

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, akhirnya buka suara soal proses negosiasi yang ternyata tidak mudah. Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) Pertamina Pride dan Gamsunoro masih terkatung-katung di kawasan Teluk Arab. Penyebabnya? Penutupan Selat Hormuz oleh otoritas Iran. Sampai sekarang, kedua kapal itu masih menunggu kepastian untuk bisa melintasi jalur perdagangan laut paling strategis di dunia.

Sempat ada secercah harapan ketika muncul sinyal bahwa jalur akan dibuka. Tapi, dinamika keamanan di sana ternyata berubah cepat. Situasi jadi tidak menentu lagi. Begitulah, kadang harapan datang, lalu hilang lagi.

Menurut Menlu, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Teheran sudah bekerja keras. Bersama tim Pertamina, mereka terus berdiskusi dengan otoritas Iran. Intinya satu: mengurus izin lewat bagi kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz.

“Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa,” kata Menlu saat Konferensi Pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Di sisi lain, muncul pula syarat-syarat baru bagi kapal yang ingin melintas. Belum lagi ancaman blokade dari Iran. Ini semua jadi poin krusial dalam pembicaraan KBRI di Teheran bersama tim teknis Pertamina. Bukan perkara sederhana, jelas.

“Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan,” tutur dia.

Menlu juga mengungkapkan bahwa Indonesia turut serta dalam konferensi internasional. Acara ini diinisiasi oleh Prancis dan Inggris untuk membahas krisis di Selat Hormuz. “Kemudian tadi disampaikan mengenai inisiasi yang dilakukan oleh Prancis dan Inggris,” katanya.

“Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz,” tutur Menlu.

Alasannya? Menurut dia, praktik semacam itu bertentangan dengan prinsip freedom of navigation. “Selat Hormuz dikuasai Iran, tapi di situ kan ada Oman, ya kan, kemudian ada UAE. Kemudian, karena ya, jadi beberapa contoh ada praktik-praktik tersebut dilakukan di situ,” ujarnya.

Menlu menegaskan, Selat Hormuz bukan cuma jalur vital buat pasokan minyak. Lebih dari itu, berbagai produk logistik global juga bergantung padanya. Makanya, selain negosiasi diplomatik, sekarang juga sedang dilakukan upaya de-mining. Pembersihan ranjau laut di sekitar selat itu demi memastikan keamanan pelayaran.

“Jadi kurang lebih seperti itu. Normalisasi yang tadi disampaikan ya tentu saja upaya-upaya de-mining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz,” kata dia.

Prosesnya masih panjang. Tapi setidaknya, ada langkah yang diambil. Semoga saja, ada titik terang.