Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa berkomitmen untuk mempercepat proses ratifikasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, yang ditargetkan selesai pada paruh kedua tahun 2026. Langkah ini diambil dalam upaya memperkuat hubungan dagang bilateral dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic membahas langkah-langkah lanjutan dalam pertemuan bilateral di sela-sela Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia, pada Jumat (5/6/2026) waktu setempat. Kedua pihak sepakat untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) berjalan sesuai jadwal.
“Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II-2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6/2026).
Pembahasan juga mencakup persiapan menjelang kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic ke Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak sebelum tahapan ratifikasi dimasuki lebih lanjut.
IEU-CEPA dinilai sebagai instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Penyelesaian ratifikasi menjadi prioritas agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha di kedua kawasan. Salah satu manfaat utama dari implementasi perjanjian ini adalah penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif.
Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa melalui fasilitas tarif nol persen untuk sebagian besar produk ekspor nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa sekaligus mendukung pertumbuhan ekspor nasional.
Di luar pembahasan IEU-CEPA, Airlangga dan Komisioner Maros juga mendiskusikan program Global Gateway Uni Eropa yang diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, termasuk investasi dan pengembangan sektor mineral kritis. Kerja sama di sektor ini memiliki prospek besar mengingat Indonesia tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Sementara itu, Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri teknologi hijau.
“Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak,” kata Airlangga.
Artikel Terkait
Menkeu Pastikan Permintaan Pasar dan Penguatan Rupiah Jadi Kunci Jaga Produksi Tahu Tempe
DKPP Pecat Anggota KPU OKU Timur Terbukti Selingkuh dengan Bawahan dan Lakukan Pungli
Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas dan 10 Kantong Parkir Antisipasi 80.800 Pengunjung di GBK Akhir Pekan Ini
Mensesneg Bantah Isu Reshuffle Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Tekankan Penguatan Koordinasi Ekonomi