Iran Desak PBB Paksa AS Bebaskan Kapal Kargo yang Disita di Laut Oman

Dunia internasional kembali menyorot ketegangan di Laut Oman. Kali ini, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, secara resmi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk turun tangan. Tuntutannya jelas: memaksa Amerika Serikat membebaskan kapal kargo Iran beserta seluruh awaknya, dan itu harus dilakukan secepatnya tanpa embel-embel syarat apapun.

Surat protes resmi telah dikirim. Tujuannya ke meja Sekjen PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan, tertanggal Selasa (21/4) waktu setempat. Iravani tak main-main. Dia menyoroti apa yang disebutnya sebagai "pelanggaran internasional berulang" oleh Washington, termasuk penargetan sengaja terhadap kapal dagang milik Republik Islam.

Menurut sejumlah saksi dan penjelasan rinci dari Iravani, insiden ini melibatkan kapal bernama Touska. Peristiwanya terjadi di perairan Laut Oman, tak jauh dari pantai Iran sendiri. Dubes itu menggambarkan aksi pasukan AS sebagai "serangan yang bermusuhan dan ilegal."

"Serangan ini melibatkan paksaan, intimidasi, dan membahayakan nyawa awak kapal dan keluarga mereka secara sembrono,"

tambahnya, seperti dilaporkan media Iran Press TV, Rabu (22/4/2026).

Dari sudut pandang Teheran, ini bukan sekadar insiden biasa. Iravani menekankan betapa serius implikasi hukum dan keamanannya. Penyitaan terhadap kapal sipil, dalam pandangannya, jelas-jelas menginjak-injak prinsip dasar hukum internasional. Rasanya seperti deja vu dari praktik-praktik lama di lautan lepas.

"Intimidasi yang disengaja dan teror psikologis yang ditimpakan kepada awak kapal dan keluarga mereka semakin memperparah tindakan ini. Perilaku tersebut sama dengan pembajakan maritim dan merupakan eskalasi berbahaya yang sangat mengancam keselamatan dan keamanan jalur pelayaran vital,"

tulisnya lagi dalam surat tersebut, nada kalimatnya tegas dan penuh kekhawatiran.

Dan ada satu poin lagi yang dianggap penting. Iravani menyebut serangan ini juga mengoyak gencatan senjata yang sempat diumumkan Presiden AS Donald Trump awal bulan ini, tepatnya 7 April. Ia berargumen bahwa aksi tersebut memenuhi semua ciri agresi berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB. Jadi, ini bukan cuma soal kapal yang ditahan, tapi dilihat sebagai sebuah eskalasi yang lebih luas dan mengkhawatirkan.