Program Makan Bergizi Gratis Dikurangi Jadi Lima Hari Seminggu, Penghematan Capai Rp20 Triliun

Konflik di Timur Tengah yang terus memanas ternyata berdampak juga pada kebijakan dalam negeri. Pemerintah terpaksa melakukan sejumlah penghematan. Salah satu program yang ikut terkena imbas adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program andalan itu kini dipangkas frekuensinya menjadi hanya lima hari dalam seminggu.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dalam sebuah konferensi pers daring yang digelar Selasa lalu, ia menjelaskan langkah pemerintah untuk mengoptimalkan program MBG.

"Pemerintah mendorong optimalisasi dari pada program MBG sebagai program, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu,"

Namun begitu, Airlangga menekankan bahwa kebijakan ini tidak bersifat kaku. Ada beberapa pengecualian yang harus diperhatikan. Daerah-daerah 3T Tertinggal, Terdepan, Terluar dan wilayah dengan angka stunting yang masih mengkhawatirkan akan mendapat perlakuan khusus.

"Tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T dan daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun,"

Bayangkan, angka penghematannya mencapai Rp 20 triliun! Langkah efisiensi ini, menurut Airlangga, merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien. Ia pun mengajak semua pihak untuk mendukung.

"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta berpartisipasi aktif dan mendukung efisiensi dan budaya kerja ini,"

Di sisi lain, respons juga datang dari Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Ia sebelumnya telah memberi tanggapan soal wacana efisiensi MBG ini. Intinya, penyaluran akan mengikuti pola kehadiran siswa di sekolah.

"Khusus untuk anak sekolah, MBG akan disalurkan bila mereka hadir di sekolah. Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari, sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari,"

Jadi, skemanya cukup sederhana: mengikuti jadwal sekolah. Karena faktanya, sebagian besar sekolah di tanah air memang menerapkan sistem lima hari belajar. Dengan begitu, penyesuaian kebijakan diharapkan tidak terlalu mengganggu distribusi bantuan yang vital ini.