MTI Dorong Transformasi Angkutan Umum sebagai Solusi Krisis Energi

Krisis energi global yang melanda, dipicu oleh ketegangan geopolitik, ternyata menyimpan peluang tersembunyi bagi Indonesia. Menurut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), inilah momentum tepat untuk mengubah total sistem transportasi nasional. Fokusnya? Memperkuat angkutan umum.

Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, menyoroti bahwa kebijakan selama ini terasa kurang greget. Hanya mengandalkan pembatasan seperti pengendalian BBM atau imbauan kerja dari rumah, menurutnya, itu solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah.

“Sektor transportasi kita ini paling rentan,” ujar Haris dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

“Lebih dari separuh konsumsi BBM nasional habis di sini, dan itu didominasi kendaraan pribadi. Tekanan akibat krisis energi global sangat terasa.”

Dampaknya langsung menjalar: biaya transportasi melambung, inflasi terdorong, dan daya beli masyarakat terpukul. Struktur transportasi kita yang masih mengandalkan mobil dan motor pribadi dinilai sebagai biang kerok. Sementara itu, layanan angkutan umum, khususnya di kota-kota menengah dan pedesaan, masih jauh dari kata memadai. Alhasil, konsumsi energi tinggi tapi efisiensinya rendah.

Di sisi lain, ketergantungan pada impor BBM semakin memperbesar kerentanan ini. Padahal, sektor transportasi adalah tulang punggung mobilitas dan distribusi barang.

Lalu, solusi seperti apa yang ditawarkan? MTI mendorong pemerintah untuk serius beralih ke sistem berbasis angkutan umum. Caranya dengan meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan, mengembangkan angkutan umum hingga ke daerah, serta mengintegrasikannya dengan sistem logistik.

Haris juga menekankan satu hal krusial: alihkan subsidi energi.

“Subsidi untuk BBM kendaraan pribadi sebaiknya dialihkan untuk mendukung angkutan umum,” katanya.

Langkah ini, selain menghemat energi, juga bisa menurunkan biaya hidup masyarakat, mengurangi kemacetan, dan bahkan membuka lapangan kerja. Efeknya bisa lebih luas dari yang kita bayangkan.

Untuk langkah cepat, MTI punya usulan konkret. Misalnya, menerapkan tarif gratis sementara untuk angkutan massal di kota besar, menambah armada, atau menyediakan BBM khusus bagi angkutan umum. Ini bisa jadi quick wins yang langsung dirasakan masyarakat.

Namun begitu, ada juga kebijakan yang perlu dikaji ulang. Seperti WFH atau kerja dari rumah. MTI menilai, kebijakan ini berpotensi memindahkan perjalanan ke aktivitas lain yang justru tetap boros BBM.

“Perlu simulasi dampaknya. Jangan sampai yang terjadi cuma perpindahan mobilitas, bukan penghematan energi yang sesungguhnya,” tegas Haris.

Belajar dari negara lain, kombinasi kebijakan seperti subsidi langsung, integrasi dengan stimulus ekonomi, dan percepatan elektrifikasi transportasi publik terbukti efektif. Intinya, krisis ini jangan disia-siakan.

“Ini momentum untuk membangun sistem transportasi nasional yang lebih baik ke depan,” pungkas Haris.

Momen krisis, jika ditangkap dengan benar, bisa jadi awal perubahan yang sudah lama dinantikan. Tinggal political will-nya saja.