Rabu lalu, suasana di Kementerian Pertanian RI tampak berbeda. Kunjungan Duta Besar Australia membawa angin segar sekaligus peluang konkret: kerja sama impor pupuk urea dari Indonesia. Ya, Australia kini melirik negeri kita untuk memenuhi kebutuhan pupuknya. Hal ini tak lepas dari gejolak geopolitik global yang sedang memukul pasokan komoditas pertanian dunia.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengakui minat terhadap urea Indonesia memang sedang naik daun. "Dengan adanya disrupsi ini, banyak negara membutuhkan urea," ujarnya.
Ia lantas menjelaskan, gangguan pada jalur perdagangan internasional seperti penutupan Selat Hormuz berdampak besar. Jalur itu kan dilewati sepertiga distribusi pupuk global. Nah, di tengah kekacauan itu, Indonesia justru punya posisi menguntungkan. Kita mampu memproduksi urea dari gas alam dalam negeri. Jadi, ketergantungan pada impor bahan baku bisa ditekan.
Soal angka, kapasitas produksi nasional yang dikelola PT Pupuk Indonesia (Persero) cukup besar, mencapai kisaran 9,36 hingga 9,4 juta ton per tahun. Untuk tahun 2026, target produksinya sekitar 7,8 juta ton. Dari jumlah itu, kebutuhan pupuk subsidi diperkirakan 6,3 juta ton. Lalu, muncul potensi ekspor sekitar 1,5 juta ton.
Surplus inilah yang membuka pintu untuk negara-negara seperti Australia. Tapi, Sudaryono tegas. Prioritas utama tetaplah petani dalam negeri.
"Kebutuhan pupuk untuk petani Indonesia adalah super prioritas. Setelah itu terpenuhi, baru sisa produksi dapat dialokasikan untuk ekspor," tegasnya.
Minat itu ternyata tak cuma datang dari Australia. Menurut Sudaryono, sejumlah negara lain seperti India, Filipina, dan Brasil juga menunjukkan ketertarikan yang sama. Meski begitu, pemerintah berusaha tak gegabah. Mereka tak mau menjanjikan pasokan di luar batas kemampuan produksi yang ada.
Di sisi lain, hubungan dagang ini sebenarnya bersifat timbal balik. Indonesia mengekspor urea, tapi di saat yang sama juga mengimpor bahan baku fosfat termasuk jenis DAP dari Australia. "Ini hubungan yang resiprokal. Kita saling membutuhkan," kata Sudaryono.
Baginya, yang penting adalah bagaimana mengamankan kepentingan nasional sekaligus menjaga kemitraan dagang yang sehat dan berkelanjutan.
Lalu, bagaimana dengan stok untuk petani kita sendiri? Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk subsidi dalam kondisi aman. Tingginya serapan pupuk justru jadi indikator bagus, menandakan aktivitas tanam di berbagai daerah meningkat pesat.
"Kalau ada petani yang tidak menemukan pupuk di kios, itu lebih kepada distribusi yang sedang berjalan cepat. Dalam 1–2 hari biasanya sudah tersedia kembali. Artinya pupuk ada dan cukup," tutur Sudaryono meyakinkan.
Jadi, situasinya cukup jelas. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia justru menemukan momentum. Momentum untuk memperkuat ketahanan pangan dalam negeri sekaligus membuka keran ekspor yang menguntungkan. Semuanya berjalan dengan satu prinsip: kebutuhan petani lokal harus dipenuhi dulu, baru kemudian kita bicara pasar luar.
Artikel Terkait
Kemenkes Imbau Anak Bergejala Campak Tak Sekolah Dulu, Kenali 5 Tandanya
Pemerintah Alokasikan Rp48,7 Triliun untuk 96,8 Juta Penerima BPJS Kesehatan
Harga Pupuk Global Melonjak 86% Didorong Krisis Logistik dan Gas Alam
AS Siap Naikkan Tarif Impor untuk Indonesia dan Asia Awal Juli