Kemhan Tegaskan Izin Terbang Pesawat AS Masih Usulan, Belum Keputusan Final

Isu tentang izin terbang pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia sempat ramai diberitakan. Tak cuma di dalam negeri, beberapa media luar juga ikut menyorotinya. Nah, Kementerian Pertahanan akhirnya angkat bicara.

Intinya, Kemhan RI menegaskan bahwa wacana pemberian overflight clearance itu murni usulan dari pihak Amerika Serikat. Bukan inisiatif Indonesia.

“Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal Pemerintah Indonesia,”

Begitu bunyi keterangan resmi Biro Infohan Setjen Kemhan, Rabu lalu. Poinnya jelas: ini masih usulan, belum jadi keputusan.

Menurut Kemhan, usulan semacam ini tentu saja tidak serta-merta diterima. Mereka mengaku sudah meninjau dengan sangat cermat. Pertimbangannya meliputi kepentingan nasional kita, prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif, dan tentu saja, yang paling utama, soal kedaulatan negara.

Proses pembahasannya pun diklaim ketat. Ada sejumlah penyesuaian penting yang dilakukan Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa dokumen pembahasannya bersifat non-binding. Artinya, tidak mengikat dan tidak otomatis berlaku begitu saja.

“Masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku,” kata Kemhan.

Jadi, kalau ada yang khawatir, Kemhan meyakinkan bahwa setiap potensi kerja sama bahkan yang masih sekadar wacana akan selalu mengedepankan kedaulatan NKRI. Kepentingan nasional dan kepatuhan pada hukum, baik nasional maupun internasional, jadi kompas utamanya. Setiap langkah ke depan akan diambil dengan hati-hati, terukur, dan tentu melalui jalur resmi pemerintah.

Di sisi lain, dinamika hubungan pertahanan kedua negara memang sedang hangat. Beberapa hari sebelum klarifikasi ini keluar, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah lebih dulu terbang ke Washington DC.

Delegasinya bertemu dengan Secretary of War AS, Pete Hegseth, di Pentagon. Pertemuan pada Senin itu secara umum membahas penguatan kerja sama bilateral di bidang pertahanan.

Dari pertemuan itu, muncul titik terang. Kedua pihak sepakat untuk menghidupkan kembali dan memperkuat program International Military Education and Training (IMET). Fokusnya pada peningkatan kapasitas dan investasi SDM, termasuk untuk pasukan khusus.

Tak cuma itu, pertemuan tersebut juga menghasilkan sebuah kesepakatan yang lebih besar. Indonesia dan Amerika Serikat meresmikan peningkatan status kerja sama pertahanan mereka menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).

MDCP ini diharapkan bisa jadi kerangka strategis baru. Di dalamnya, kedua negara akan menggali berbagai inisiatif bersama. Mulai dari pengembangan kapasitas, transfer teknologi pertahanan mutakhir, sampai peningkatan kesiapan operasional dan pendidikan militer. Intinya, hubungan pertahanan kedua negara sedang naik level.

Jadi, ada dua hal yang berjalan paralel di sini. Di satu sisi, ada usulan teknis dari AS yang masih ditimbang matang-matang oleh Indonesia. Di sisi lain, hubungan strategis keduanya justru semakin menguat dengan payung kemitraan yang baru. Semuanya, menurut Kemhan, akan tetap mengacu pada satu hal: kedaulatan Indonesia yang tidak bisa ditawar.