Pemerintah Geser Anggaran Rp130 Triliun ke Sektor Prioritas dan Rehabilitasi Bencana

Dari Seoul, kabar penting datang dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah, katanya, bakal menggeser anggaran belanja kementerian dan lembaga secara besar-besaran. Intinya? Mengalihkan dana dari hal-hal yang dianggap kurang prioritas ke sektor yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurut Airlangga, ruang untuk manuver fiskal ini ternyata cukup lapang. "Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers di Korea Selatan, Selasa (31/3/2026) lalu. Angka yang fantastis, bukan main.

Nah, darimana saja potongan itu akan diambil? Sasaran utamanya adalah belanja operasional yang boros dan berdampak ekonomi rendah. Rinciannya, dari hal-hal seperti perjalanan dinas untuk rapat, belanja barang non-operasional, sampai acara-acara seremonial yang kerap menghabiskan anggaran.

"Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas... Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera," jelas Airlangga.

Di sisi lain, langkah ini bukan cuma soal angka. Ia bagian dari gerakan lebih besar yang disebut "8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional". Tujuannya ganda: mitigasi dampak gejolak global sekaligus menjaga ketahanan fiskal negara.

Transformasi budaya kerja itu juga terasa dalam aturan ketat untuk mobilitas pejabat. Aturannya kini lebih keras: Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipotong sampai 50%, sementara Perjalanan Dinas Luar Negeri bisa dipangkas hingga 70%. Untuk kendaraan dinas, pembatasan penggunaan mencapai 50%, kecuali untuk kendaraan listrik atau urusan yang benar-benar mendesak. Harapannya jelas, selain efisiensi anggaran, juga penghematan energi.

Tak berhenti di situ, program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis juga akan ditajamkan. Caranya dengan mengutamakan bahan makanan segar yang disediakan lima hari dalam seminggu. Daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi dapat pengecualian. Dari sini saja, pemerintah memperkirakan ada penghematan yang tak sedikit.

"Potensi penghematan dari kegiatan ini (Makan Bergizi Gratis) mencapai Rp20 triliun," tambah Airlangga.

Kebijakan yang rencananya berlaku mulai 1 April 2026 ini nantinya akan dievaluasi setelah dua bulan berjalan. Pemerintah tampaknya optimis. Dengan transformasi struktural semacam ini, ekonomi Indonesia diharapkan bisa lebih efisien, produktif, dan tentu saja, lebih tahan banting menghadapi ketidakpastian dunia.