Pemerintah Alokasikan Ribuan Truk Impor India untuk Koperasi Desa

Ribuan pikap dan truk yang sudah terlanjur datang dari India itu, rupanya tetap akan dipakai. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, kendaraan-kendaraan impor tersebut akan dialokasikan untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. "Kemarin karena telanjur, jumlahnya masih ribuan, kita akan penuhi untuk operasional di koperasi desa," ujarnya, Selasa lalu.

Menurut Ferry, penyalurannya akan difokuskan pada koperasi-koperasi yang bangunan fisiknya sudah benar-benar siap. Maksudnya, yang punya gudang, gerai, dan perlengkapan lain yang diperlukan.

"Ini untuk mempermudah dan memperlancar arus mobilitas barang dari desa ke luar maupun dari luar ke desa," jelasnya.

Rencananya, setiap koperasi yang memenuhi syarat akan mendapat jatah satu truk, satu pikap, plus sepeda motor. Hingga saat ini, distribusi sudah berjalan. Ferry menyebut ada sekitar 2.400 Kopdes Merah Putih yang telah menerima ribuan unit truk dan pikap tersebut.

Di sisi lain, Ferry tak menampik adanya sorotan. Dia mengakui, seharusnya industri otomotif dalam negeri atau yang sudah berinvestasi di Indonesia yang diprioritaskan. Hanya saja, dalam kondisi tertentu, pilihan impor tetap terbuka.

"Tapi sekiranya kurang kita tentu diperbolehkan untuk mengambil dari negara manapun," katanya.

Meski begitu, untuk memenuhi kebutuhan ke depan, pembicaraan sudah dilakukan. Ferry telah bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan perwakilan Gaikindo. Targetnya jelas: memenuhi sisa kebutuhan untuk lebih dari 80 ribu unit Kopdes Merah Putih yang diproyeksikan bakal berdiri.

Soal angka, impor yang dilakukan oleh Agrinas Pangan ini memang tak main-main. Datang dari India, ada 35.000 unit pikap 4x4 dari Mahindra. Lalu, ada lagi 70.000 unit dari Tata Motors, yang terbagi menjadi 35.000 pikap 4x4 dan 35.000 truk roda enam. Kalau dijumlah, nilai impornya mencapai Rp24,66 triliun. Angka yang fantastis.

Wajar saja kalau langkah ini kemudian menuai sorotan. Pengadaan 105.000 unit kendaraan oleh BUMN Pangan itu dikhawatirkan banyak pihak bakal berdampak kurang baik bagi industri otomotif lokal. Mereka waswas, permintaan besar-besaran ke luar negeri ini bisa menggerus pasar produsen dalam negeri.

Nah, bagaimana kelanjutannya? Tampaknya, pemerintah berusaha mencari titik tengah. Sambil memanfaatkan stok yang sudah ada, mereka juga mulai merancang skema pengadaan berikutnya yang lebih berpihak pada industri domestik.