KemenHAM Pantau Ketat Pemulihan Mata Aktivis Andrie Yunus Usai Disiram Zat Kimia

Kondisi Andrie Yunus, aktivis KontraS yang menjadi korban penyiraman zat kimia, masih terus dipantau langsung oleh Kementerian HAM. Pemantauan itu difokuskan pada proses pengobatannya di RSUP Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tujuannya jelas: memastikan penanganan medis berjalan optimal, terutama untuk mata kanannya yang mengalami kerusakan paling parah.

Mikael Azedo Harwito, Kepala Kantor Wilayah KemenHAM DKI Jakarta, memberikan keterangan terbaru pada Minggu. Menurutnya, berdasarkan koordinasi dengan rumah sakit, kondisi Andrie masih memerlukan perawatan intensif. Fokus utama tim dokter saat ini adalah menjaga fungsi dan struktur organ yang terdampak.

"Kondisi ini menyebabkan penipisan jaringan di sekitarnya sehingga memerlukan tindakan lanjutan guna mendukung proses penyembuhan," kata Azedo.

Ia membeberkan temuan yang cukup mengkhawatirkan. Dalam tiga hari terakhir, tim medis mendapati iskemia atau kekurangan aliran darah di area bawah sklera mata kanan korban. Angkanya sekitar 40 persen, dan hal itu memicu penipisan jaringan.

Sebagai tindak lanjut, pada 25 Maret 2026 lalu, Andrie telah menjalani operasi besar. Prosedur terpadu ini melibatkan dokter spesialis mata dan bedah plastik. Mereka melakukan pemindahan jaringan untuk menutup area terbuka, memasang membran amnion, serta memasang kembali lensa pelindung mata.

Namun begitu, tantangan belum berakhir. Tim medis juga menemukan penipisan jaringan kornea yang bersifat progresif. Ini terjadi karena proses inflamasi atau peradangan masih berlangsung. Dari sisi bedah plastik, dilakukan debridement alias pembuangan jaringan mati. Mereka juga melakukan cangkok kulit di area mata, dada, dan pundak untuk mempercepat penyembuhan luka bakar.

"Berdasarkan evaluasi tersebut, diputuskan untuk melakukan tindakan lanjutan guna menjaga kondisi jaringan dan mendukung proses penyembuhan," ujar Azedo menjelaskan.

Di sisi lain, aspek perlindungan juga tak kalah penting. Saat ini Andrie dirawat di ruang High Care Unit (HCU) dengan akses kunjungan yang sangat dibatasi. Keluarganya dan tim pendampingnya sendiri telah mendapatkan perlindungan dari LPSK.

KemenHAM menegaskan, koordinasi antar berbagai pihak terus diperkuat. Mereka melibatkan rumah sakit, tim hukum, KontraS, dan juga Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Semua ini dilakukan demi satu tujuan: memastikan pemulihan korban berjalan menyeluruh, tidak hanya dari segi medis, tapi juga perlindungan hak-haknya.