Darurat Energi Filipina: Banyak Pesawat Terpaksa Tak Terbang

MANILA Situasi di Timur Tengah ternyata dampaknya merembet jauh. Hingga ke langit Filipina. Presiden Ferdinand Marcos Jr. akhirnya mengambil langkah tegas, Selasa (24/3/2026) lalu, dengan menetapkan status darurat energi nasional. Pemicunya sederhana namun dampaknya luar biasa: pasokan bahan bakar yang seret, ditambah lonjakan harga yang tak terkendali.

Akibatnya, bukan hal mustahil kalau nantinya banyak pesawat komersial bakal menganggur di hanggar. "Kami sebenarnya berharap tidak terjadi, tapi ini adalah kemungkinan yang nyata," ujar Marcos dalam wawancaranya dengan Bloomberg.

Peringatannya jelas. Penghentian operasional pesawat karena kehabisan avtur bukan lagi sekadar ancaman, melainkan sesuatu yang sangat mungkin terjadi.

Masalahnya berlapis. Beberapa negara, katanya, kini menolak mengisi bahan bakar untuk pesawat-pesawat yang membendera Filipina. Alhasil, maskapai terpaksa membawa avtur ekstra dari tanah air untuk perjalanan pulang-pergi. Cara ini tentu saja memberatkan dan jelas-jelas berdampak buruk pada rute-rute jarak jauh.

Di sisi lain, maskapai sudah mulai bergerak. Cebu Pacific, maskapai low-cost terkemuka di sana, mengumumkan penangguhan sementara sejumlah rute. Mereka juga memangkas frekuensi penerbangan mulai April hingga Oktober 2026. Alasannya langsung ke pokok persoalan: harga bahan bakar jet melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding rata-rata harga di tahun 2025.

Kenaikan gila-gilaan ini memaksa mereka menaikkan tarif. Untuk penerbangan domestik, penumpang harus merogoh kocek tambahan hingga 787 peso. Sementara untuk rute internasional, kenaikannya bisa mencapai 6.208,98 peso. Semua ini berlaku untuk pemesanan tanggal 1 sampai 15 April mendatang.

Lalu, apa yang dilakukan pemerintah Marcos? Mereka mencari jalan lain, meski agak berisiko. Untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, Filipina mendatangkan minyak mentah dari Rusia. Sebuah kapal tanker bernama Sara Sky sedang dalam pelayaran membawa 750.000 barel minyak jenis ESPO Blend dari Pelabuhan Kozmino. Tujuannya adalah terminal Petron di Limay, Bataan, yang diperkirakan akan dicapai antara tanggal 23 atau 25 Maret ini.

Langkah ini bisa diambil berkat pengecualian sanksi dari AS. Tapi hati-hati, dispensasi itu hanya berlaku sampai 11 April nanti. Jadi, benar-benar dalam tekanan waktu.

Menariknya, kilang yang akan mengolah minyak tersebut, Petron, sebagian kepemilikannya justru melibatkan perusahaan minyak Saudi. Sekitar 40% sahamnya dipegang Philippine National Oil Company, dan 20% lagi dimiliki oleh raksasa minyak Timur Tengah, Saudi Aramco. Situasi yang cukup ironis, mengingat krisis ini berawal dari konflik di kawasan yang sama.

Jadi, langit Filipina sedang tak cerah. Ancaman grounding pesawat bukan lagi isapan jempol, melainkan konsekuensi pahit dari sebuah perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya.