Lebih dari 470 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Baru Mulai Terima Bansos pada Triwulan II 2026

Sebanyak lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) baru tercatat mulai menerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri di Gedung BP Jamsostek, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar itu turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Menurut Gus Ipul, penambahan jumlah penerima bansos ini merupakan dampak langsung dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh BPS. Ia menjelaskan bahwa perubahan data penerima manfaat terjadi secara periodik setiap triwulan. “Setiap triwulan pasti ada perubahan-perubahan penerima manfaat. Untuk triwulan kedua ini, ada lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat baru yang mendapatkan bantuan di triwulan kedua, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama,” ujarnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa dinamika perubahan data penerima bansos merupakan hal yang wajar. Sebagian besar KPM yang sudah menerima bantuan pada periode sebelumnya tetap tercatat sebagai penerima. “Oleh karena itu, ada pasti perubahan-perubahan Keluarga Penerima Manfaat. Meskipun sebagian besar masih tetap pada KPM-KPM yang sudah menerima sebelumnya,” katanya.

Untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama BPS dan pemerintah daerah terus berkolaborasi memperbarui DTSEN. Hingga saat ini, lebih dari 70 ribu operator data desa telah dilibatkan dalam proses pembaruan data tersebut. “Alhamdulillah, lewat satu kerja sama yang baik, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa,” ungkap Gus Ipul. Ia menambahkan, keberadaan operator data desa memungkinkan masyarakat untuk lebih cepat mengakses layanan aktivasi, reaktivasi, atau pembaruan data kesejahteraan sosial.

Data penerima bansos yang telah dimutakhirkan kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kemensos. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan dinas sosial di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta terhubung langsung dengan DTSEN yang dikelola BPS. “Jadi lewat aplikasi ini kami bisa mengukur usulan-usulan dari daerah, pembaruan-pembaruan data dari daerah, dan sekaligus juga tentu melihat perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga penerima manfaat,” jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk triwulan kedua 2026. Dalam DTSEN versi II tahun 2026 tersebut, jumlah penduduk yang teregistrasi mencapai 289 juta jiwa. “Jumlah record yang masuk di dalam DTSEN kami yang sudah kami rekonsiliasi dengan Dukcapil adalah sebanyak 289 juta orang,” kata Amalia.