Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum dan Reformasi Aparat Jadi Prioritas

Dari kediamannya di kawasan sejuk Hambalang, Bogor, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas. Intinya: penegakan hukum harus jadi prioritas, dan aparat negara tak ada yang kebal. Pernyataan ini dia sampaikan dalam sebuah dialog dengan sejumlah tokoh dan jurnalis, Minggu (22/3/2026) lalu.

“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa,” ujarnya.

“Saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua, termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum.”

Bagi Prabowo, cita-cita membangun negara yang kuat itu mustahil tanpa fondasi hukum yang kokoh. The rule of law, tegasnya, bukan sekadar jargon. Itu adalah syarat mutlak. Dan reformasi yang dia maksud tak bisa setengah-setengah harus menyentuh seluruh perangkat negara yang punya peran di bidang itu, termasuk Polri dan TNI.

Namun begitu, dia paham betul soal persoalan kepercayaan publik. Satu dua oknum yang bertindak sewenang-wenang, menurutnya, bisa merusak nama baik seluruh institusi. “Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya,” keluhnya. “Tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya.”

Soal langkah konkret, Prabowo punya pendekatan bertahap. Dia akan memberi ruang dulu pada masing-masing lembaga untuk berbenah secara internal. Memberi kesempatan.

“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri,” katanya, menirukan dialog yang mungkin akan terjadi. “‘Kamu bisa perbaiki diri enggak? Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan.’”

Tapi itu bukan berarti lemah. Jika peringatan dan kesempatan itu tak diindahkan, pemerintah akan turun tangan dengan langkah-langkah tegas. Dia mengingatkan, penindakan terhadap aparat pelanggar hukum bukan hal baru. Beberapa kasus tinggi sudah ditangani.

“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat, yang kita serahkan ke kejaksaan,” tegasnya tanpa ragu.

Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti hal yang lebih mendasar: pengawasan di lapangan. Dia memberi contoh nyata, seperti maraknya tambang ilegal. Bagaimana mungkin praktik semacam itu bisa berjalan tanpa sepengetahuan aparat terdekat?

“Bagaimana ada tambang ilegal, babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” tanyanya retoris. Pertanyaan itu sekaligus jadi sindiran halus sekaligus perintah untuk lebih waspada.

Pesan akhirnya jelas. Komitmen untuk membenahi aparat penegak hukum adalah bagian dari upaya besar memperkuat fondasi negara. Dan dalam agenda besar itu, tak ada ruang untuk toleransi terhadap pelanggaran.