Di sisi lain, belanja pegawai juga naik, meski tak seekstrem pos lainnya. Pertumbuhannya 24,2 persen, mencapai Rp45,1 triliun. Kenaikan ini dipicu dua hal: rekrutmen ASN baru dan yang utama, perubahan skema pembayaran tunjangan untuk guru non-PNS.
Suahasil menjelaskan detail mekanisme baru ini.
“Kalau sebelumnya triwulanan berarti baru dibayar Maret. Sekarang dibayar bulanan, Januari dibayar, Februari dibayar, Maret juga dibayar. Jadi terlihat seperti lonjakan di awal tahun, padahal itu perubahan mekanisme pembayaran,” jelasnya.
Realitas di lapangan menunjukkan bansos juga bergerak lebih cepat. Realisasi bantuan sosial naik 4,3 persen menjadi Rp27 triliun, mencakup penyaluran KIP Kuliah dan tahap pertama Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dimulai sejak Januari.
Sementara untuk belanja Non-K/L yang besar tadi, komposisinya didominasi beberapa hal. Ada pembayaran manfaat pensiun untuk 3,7 juta jiwa sebesar Rp36,6 triliun. Lalu, pembayaran bunga utang yang dilakukan tepat waktu, serta kompensasi untuk BBM dan listrik. Semuanya berkontribusi pada angka Rp191 triliun itu.
Jadi, gambaran umumnya jelas. APBN 2026 mulai hidup dengan ritme yang kencang, didorong program prioritas dan perubahan skema pembayaran yang membuat statistik belanja di awal tahun terlihat sangat optimis.
Artikel Terkait
Kemenag Dukung Penuh Pembatasan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun Mulai 2026
Imsak di Bekasi 04.31 WIB, Kota Bekasi 04.32 WIB
Kapolri Tegaskan Sinergi TNI-Polri Kunci Jaga Stabilitas NKRI
Pemerintah Siapkan Tiga Skenario Keberangkatan Haji 2026 Antisipasi Konflik Timur Tengah