Pemerintah Garap Rusun Subsidi Rp14 Triliun di Lahan Lippo Meikarta

Di tengah upaya memenuhi janji program 3 juta rumah, pemerintah akhirnya memulai gebrakan nyata. Proyek pertama yang digarap adalah pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Bekasi. Menariknya, lokasinya berada di atas lahan milik Lippo Group. Ini jadi langkah awal sekaligus uji coba model kolaborasi yang digadang-gadang.

Dana sebesar Rp14 triliun untuk membangun rusun itu digelontorkan oleh Badan Pengelola Investasi atau Danantara. Menurut Rosan Perkasa Roeslani, yang menjabat sebagai Meninvestasi sekaligus CEO Danantara, proyek ini dinilai sangat strategis.

"Dari sisi pembiayaan, Danantara akan mendukung penuh proyek ini karena kami melihat ini sebagai proyek yang sangat baik dan memiliki dampak besar," ujar Rosan di Cikarang, Minggu lalu.

Ia menambahkan, kolaborasi antara BUMN karya dan kontraktor swasta juga sangat dimungkinkan dalam pelaksanaannya nanti.

Rencananya, di atas lahan seluas 12,8 hektare itu akan berdiri 18 tower menjulang. Masing-masing setinggi sekitar 32 lantai. Kalau dihitung-hitung, total investasinya bisa mencapai Rp14 hingga Rp16 triliun. Angka yang fantastis, tentu saja.

Di sisi lain, Menteri Perumahan Maruarar Sirait tak lupa menyampaikan apresiasi. Menurutnya, persiapan proyek yang hanya sekitar dua bulan hingga peletakan batu pertama adalah kerja keras semua pihak.

"Kami juga berterima kasih kepada pendiri Lippo Group, Bapak Mochtar Riady, atas dukungan dan kontribusinya bagi pembangunan perumahan rakyat," kata Maruarar.

Namun begitu, proyek sebesar ini tentu harus bersih dari masalah. Maruarar mengaku sudah memastikan semua aspek hukum. Bahkan, ia sendiri yang datang ke KPK untuk berkonsultasi.

"Saya datang langsung ke KPK untuk memastikan semuanya clear and clean," tuturnya. Langkah ini, katanya, penting untuk memberi kepastian baik bagi calon pembeli, perbankan, maupun pengembang.

Pemerintah berharap proyek Meikarta bisa jadi contoh. Model kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta ini diharapkan bisa diperbanyak untuk mempercepat penyediaan rumah layak. Sekaligus, tentu saja, mendongkrak perekonomian.

Pendapat senada datang dari Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut proyek ini sebagai teladan karena melibatkan banyak pihak dan dampak ekonominya menjalar luas.

"Industri perumahan memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap perekonomian," jelas Hashim.

Dampaknya, lanjut dia, bisa 1,5 hingga 5 kali lipat terhadap pertumbuhan ekonomi. Alasannya, ada sekitar 185 sektor usaha yang terkait dengan bisnis properti, konstruksi, dan perumahan. Dari tukang bangunan, penjual material, hingga jasa keuangan. Semua ikut bergerak.

Jadi, proyek ini bukan cuma soal menyediakan atap. Tapi juga tentang menggerakkan roda ekonomi di sekitarnya. Kita tunggu saja realisasinya.