Filipina Terapkan Kerja Empat Hari Seminggu untuk Kantor Pemerintah, Antisipasi Krisis Energi Global

MANILA Mulai Senin depan, suasana di sejumlah kantor pemerintah Filipina bakal berubah. Pemerintah resmi memberlakukan sistem kerja empat hari dalam seminggu. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, melainkan respons langsung atas gejolak di Timur Tengah yang dipicu perang antara AS-Israel melawan Iran. Intinya, ini langkah darurat untuk menghemat energi dan menahan dampak krisis global.

Perintah itu datang langsung dari Presiden Ferdinand Marcos Jr. Tapi, perlu dicatat, aturan ini bersifat sementara dan hanya untuk kantor-kantor pemerintah tertentu. Tidak semua instansi ikut serta.

Lembaga-lembaga yang bergerak di layanan darurat, seperti polisi atau pemadam kebakaran, tetap beroperasi normal. Begitu juga dengan kantor-kantor yang memberikan layanan publik langsung ke masyarakat. Mereka dikecualikan.

“Semua lembaga dengan ini diarahkan untuk merumuskan pedoman internal masing-masing guna memastikan pemantauan dan dokumentasi yang sesuai, termasuk verifikasi kehadiran, dan standar kinerja, serta mekanisme pemantauan, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan ketentuan Komisi Pelayanan Sipil yang berlaku,”

Begitulah bunyi Surat Edaran Memorandum No 114 yang dirilis pemerintah pada Sabtu (7/3/2026). Isinya cukup detail mengatur pelaksanaannya.

Di sisi lain, Marcos juga mengencangkan ikat pinggang dengan melarang segala bentuk perjalanan dinas yang dianggap tidak penting. Rapat-rapat yang bisa dialihkan ke virtual harus dilakukan online. Studi banding pun masuk dalam daftar pembatasan.

“Perjalanan yang dilakukan tanpa justifikasi jelas, kebutuhan operasional, atau relevansi program secara langsung juga akan dianggap tidak perlu," tegas memo tersebut.

Tak cuma soal hari kerja dan perjalanan, ada target penghematan yang konkret. Presiden menyerukan semua kantor pemerintah, termasuk BUMN, untuk memotong konsumsi listrik dan bahan bakar. Angkanya signifikan: antara 10 sampai 20 persen.

Jadi, langkah Filipina ini jelas sebuah maneuver besar. Bukan sekadar menggeser jadwal kerja, tapi sebuah paket kebijakan ketat untuk menghadapi ketidakpastian energi yang membayangi. Bagaimana hasilnya? Kita lihat saja nanti.