321 WNA Tersangka Judi Online di Jakarta Barat Segera Dipindahkan ke Imigrasi dan Rudenim

Sebanyak 321 warga negara asing yang diduga tergabung dalam sindikat judi online jaringan internasional akan segera dipindahkan dari pusat operasi mereka di Hayam Wuruk Tower Plaza, Jakarta Barat, pada Minggu, 10 Mei 2026. Pengawalan ketat dilakukan oleh personel Brimob bersenjata yang telah berjaga di sekitar lokasi sejak pagi hari.

Para personel Brimob terlihat berbaris di akses keluar masuk gedung sambil membawa senjata api. Mereka bertugas mengawal proses pemindahan ratusan WNA tersebut menuju tiga tempat berbeda, yakni Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kantor Imigrasi Jakarta Barat, dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Sejumlah bus berukuran sedang telah disiapkan untuk mengangkut para tersangka.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra, mengungkapkan bahwa sindikat ini telah beroperasi selama dua bulan terakhir. “Dari hasil pemeriksaan, kurang lebih dua bulan (beroperasi), dua bulan, baru dua bulan,” katanya pada Minggu (10/5/2026).

Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa para pelaku menyewa dua lantai perkantoran di gedung tersebut untuk jangka waktu satu tahun. Aktivitas ini dijalankan oleh 321 WNA yang berasal dari Vietnam, China, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, hingga Kamboja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 275 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Wira menambahkan bahwa sebagian besar dari mereka sudah mengetahui pekerjaan yang akan dijalani di Indonesia, yaitu mengoperasikan judi online. “Kemudian terkait kedatangan mereka ke Indonesia, apakah dengan terpaksa ataupun dengan kesadaran sendiri, dari hasil pemeriksaan, ini variatif. Namun sebagian besar mereka memang sudah tahu kalau ke sini tujuannya untuk bekerja di judi online,” ujarnya. Para pelaku bahkan tinggal di sekitar lokasi perkantoran selama menjalankan operasinya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.