Di tengah kabar pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk batu bara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan jaminan. Pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN, katanya, tetap aman dan tak akan terganggu.
“Untuk kebutuhan PLN, saya pastikan sampai dengan Maret-April, no issue,” tegas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa lalu.
Pernyataan itu disampaikannya untuk menjawab kekhawatiran banyak pihak. Soalnya, langkah penataan RKAB ini memang sedang gencar dilakukan. Tapi menurut Bahlil, justru inilah cara pemerintah memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi dulu, sebelum bicara ekspor. PLN jadi prioritas utama.
Nah, penataan ini bukan tanpa alasan. Bahlil menuturkan, tujuannya untuk menyelaraskan rencana produksi dengan kondisi pasar yang nyata, baik domestik maupun global. Dengan begitu, stabilitas harga bisa lebih terjaga. Ia berharap langkah ini menciptakan keseimbangan. Di satu sisi, volume produksi terjaga, di sisi lain nilai ekonominya juga bagus untuk pelaku usaha. Semua itu tentu tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
“RKAB untuk batu bara dan nikel itu memang kita lagi tata, kita melakukan penyesuaian,” ujarnya.
Lalu ia melanjutkan, “Kenapa kita menata? karena memang ini kita hitung betul antara supply dan demand. Idealnya adalah batu bara kita produksi banyak, volumenya besar, tapi harganya juga harus bagus.”
Namun begitu, realitanya berkata lain. Fakta yang ada justru paradoks. Indonesia disebutnya menyuplai sekitar 43 persen dari kebutuhan batu bara dunia, yang angkanya mencapai 1,3 miliar ton. Produksi kita sendiri ada di kisaran 500 hingga 550 juta ton. Tapi anehnya, harga di pasar internasional malah tertekan turun.
“Tapi apa yang terjadi? harganya bukan kita yang mengendalikan, harganya di luar yang mengendalikan,” keluh Bahlil.
Logika pasar sederhana pun berlaku. “Idealnya harganya bagus karena supply dan demand,” katanya. “(Faktanya) supply besar, demand sedikit, maka harganya jadi kurang.”
Intinya, penataan RKAB ini adalah upaya untuk merespon mekanisme pasar global yang kerap tak terkendali. Dengan mengatur produksi, pemerintah berusaha mengambil kendali agar harga tidak terus terpuruk, sambil tetap menjamin pasokan untuk dalam negeri terutama untuk listrik kita benar-benar aman.
Artikel Terkait
Chatib Basri Bantah Ekonomi Indonesia 2026 Setara Krisis 1998, Soroti Risiko Harga Pangan dan Kredibilitas Fiskal
Pembiayaan Cicil Emas BSI Melonjak 97,9 Persen, Tembus Rp16,93 Triliun di Tengah Tren Investasi Lindung Inflasi
Perusahaan China Incar Peluang Besar di Balik Target PLTS 100 GW Indonesia, Soroti Kebutuhan Teknologi Penyimpanan Energi
Presiden Prabowo Resmikan RSUD Lampung Barat dan Buka Munas Hipmi 2026 di Lampung