MUI Tegaskan Kewajiban Sertifikasi Halal Tak Bisa Ditawar Meski Ada Pelonggaran untuk Produk AS

MURIANETWORK.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pernyataan resmi menyusul adanya kesepakatan pemerintah yang melonggarkan aturan jaminan produk halal untuk barang-barang impor dari Amerika Serikat. Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholeh, menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia adalah prinsip yang tidak bisa ditawar, seraya mengimbau masyarakat untuk lebih cermat memilih produk pangan.

Imbauan untuk Masyarakat Muslim

Dalam keterangan yang disampaikan pada Sabtu (21/2/2026), Asrorun Ni'am Sholeh secara khusus mengingatkan konsumen muslim untuk bersikap proaktif. Dia menekankan pentingnya memastikan kehalalan suatu produk sebelum dikonsumsi, terlebih di tengah perkembangan kebijakan perdagangan internasional.

"Hindari produk pangan yang tidak halal serta yang tidak jelas kehalalannya, termasuk jika produk AS yang tidak patuh pada aturan halal," imbaunya.

Landasan Hukum yang Tegas

Ni'am menjelaskan bahwa posisi MUI dalam hal ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban sertifikasi halal, menurutnya, bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk perlindungan hak konstitusional umat beragama.

"Undang-undang kita mengatur jaminan produk halal. Salah satunya disebutkan setiap produk yang masuk, yang beredar, dan atau yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal," tegasnya.