MURIANETWORK.COM - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mendorong penerapan skema kerja fleksibel atau Flexible Working Arrangement (FWA) bagi pekerja swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama puncak arus mudik dan balik Lebaran 2026. Kebijakan ini, yang akan berlaku pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret, bertujuan mendistribusikan kepadatan perjalanan guna menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan terkendali.
Strategi Meratakan Kepadatan Perjalanan
Berdasarkan data Survei Angkutan Lebaran 2026, pemerintah melihat pola yang menjanjikan. Penerapan FWA dinilai cukup efektif untuk menekan potensi lonjakan penumpang di hari-hari puncak tradisional, baik saat mudik maupun balik. Alih-alih memusat di H-5 atau H-3, pergerakan masyarakat diperkirakan akan lebih tersebar mulai dari H-8. Pola serupa juga diharapkan terjadi pada arus balik, sehingga hari-hari seperti H 4 hingga H 6 tidak lagi mengalami kepadatan ekstrem.
Dengan adanya fleksibilitas waktu kerja, banyak orang didorong untuk menggeser rencana perjalanan mereka di luar rentang hari sibuk utama. Hasilnya, beban pada infrastruktur transportasi dan petugas di lapangan diharapkan dapat lebih terdistribusi secara merata.
Proyeksi Jumlah Pemudik dan Kewaspadaan Pemerintah
Meski survei tahun ini memproyeksikan pergerakan sekitar 143,9 juta orang angka yang sedikit lebih rendah dari proyeksi tahun sebelumnya pemerintah tidak serta merta menarik napas lega. Pengalaman dari realisasi Lebaran 2025, di mana jumlah pemudik aktual melampaui estimasi survei, menjadi pelajaran berharga. Realitas di lapangan seringkali menunjukkan dinamika yang berbeda dengan hasil pemodelan.
Menhub Dudy Purwagandhi menyoroti hal ini dengan kehati-hatian yang wajar. "Pengalaman tersebut menunjukkan adanya selisih yang cukup signifikan antara angka survei dan realisasi di lapangan," ungkapnya. Ia menambahkan, meski survei menunjukkan penurunan sekitar 1,7 persen, hal itu tidak mengurangi kewaspadaan pemerintah dalam melakukan persiapan.
Antisipasi Periode Perjalanan yang Lebih Panjang
Mempertimbangkan durasi libur yang panjang dan kebijakan FWA, pemerintah memperkirakan periode mudik tahun 2026 akan berlangsung lebih lama, mencapai sekitar dua minggu. Dalam skenario ini, total volume pergerakan masyarakat berpotensi menyamai realisasi tahun 2025 yang mencapai 154 juta orang.
"Kami berasumsi bahwa pada 2026, dengan mempertimbangkan hari libur yang cukup panjang dan penerapan kebijakan FWA, periode pergerakan masyarakat dapat berlangsung kurang lebih selama dua minggu," jelas Dudy. "Dengan kondisi tersebut, kami memperkirakan jumlah pergerakan masyarakat berpotensi kurang lebih sama dengan realisasi tahun kemarin."
Imbauan untuk Kolaborasi Bersama
Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah mengimbau para calon pemudik untuk merencanakan perjalanan dengan matang dan memanfaatkan kebijakan kerja fleksibel secara bijak. Memilih berangkat atau kembali di luar tanggal-tanggal puncak merupakan kontribusi nyata untuk meringankan beban sistem transportasi nasional.
Dudy menegaskan bahwa kedisiplinan kolektif merupakan kunci utama. "Partisipasi dan kedisiplinan masyarakat sangat penting agar distribusi pergerakan dapat lebih merata," tuturnya. "Dengan dukungan semua pihak, kami harap penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini dapat berlangsung selamat, aman, serta nyaman."
Artikel Terkait
Kemenag Tegaskan Sidang Isbat Tetap Jadi Acuan Penetapan Awal Ramadan
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026
Umat Padati Vihara Toasebio untuk Sembahyang Imlek, Pengunjung Pagi Hari Dilaporkan Menurun
BPJPH Tegaskan Produk Nonhalal Tetap Boleh Beredar dengan Syarat