Anggota DPR Kritik Pernyataan Jokowi Soal Tak Berperan dalam Revisi UU KPK 2019

JAKARTA – Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal revisi UU KPK 2019 mendapat respons keras dari anggota Komisi III DPR, Abdullah. Menurutnya, klaim Jokowi yang merasa tak punya peran dalam perubahan undang-undang itu dinilai kurang tepat.

“Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak tepat,” tegas Abdullah dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Anggota Baleg DPR ini lantas membeberkan alasan. Saat itu, Jokowi mengirimkan tim untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi. Artinya, prosesnya jelas melibatkan kedua belah pihak. “Jadi, revisi UU KPK ini dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah. Itu fakta,” ucapnya.

Lalu, bagaimana dengan klaim Jokowi bahwa dirinya tak menandatangani hasil revisi? Abdullah punya jawaban konstitusional. Menurutnya, absennya tanda tangan presiden bukanlah bentuk penolakan.

“Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945,” jelasnya.

“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”