Analis Dukung Komitmen Prabowo Berantas Oligarki, Soroti Kesenjangan Ekonomi

MURIANETWORK.COM - Analis sosial politik Ubedilah Badrun memberikan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas oligarki yang dinilai merusak kekayaan alam Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi media yang membahas dampak pertemuan presiden dengan sejumlah tokoh kritis. Ubedilah menilai langkah tegas tersebut, jika diwujudkan, akan membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat, mengingat praktik oligarki kerap dikaitkan dengan kesenjangan ekonomi dan kebocoran anggaran negara.

Dukungan dan Catatan Kritis dari Analis

Dalam paparannya, Ubedilah Badrun secara khusus mengapresiasi narasi pemberantasan korupsi dan penguasaan sumber daya alam yang disampaikan Prabowo. Menurutnya, komitmen ini merupakan hal yang penting untuk disambut.

"Tadi diungkapkan ada keinginan Prabowo untuk memberantas perilaku oligarki yang merusak kekayaan alam dan seterusnya, saya kira itu penting karena dampaknya luar biasa," ungkap Ubedilah.

Namun, di balik dukungannya, analis yang kerap menyoroti isu ketimpangan ini juga memberikan catatan. Ia menyoroti realitas kesenjangan ekonomi yang masih lebar di Indonesia, dengan mengutip data yang menunjukkan konsentrasi kekayaan nasional di kelompok tertentu.

"Ada gap juga di sektor ekonomi. Jadi luar biasa gap-nya. Kita punya data bahwa 1 persen orang kaya itu menguasai hampir 50 persen kekayaan nasional. (33 persen) kurang lebih ya, data terbaru dari versi pemerintah," tuturnya.

Fokus Pemerintah pada Penutupan Kebocoran Anggaran

Pembahasan mengenai upaya memperbaiki tata kelola sumber daya negara juga disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan dengan tokoh kritis turut membahas persoalan kebocoran anggaran yang menghambat optimalnya pemanfaatan kekayaan alam untuk rakyat.

"Salah satu yang penting bahwa kita sebagai bangsa itu sebenarnya kaya, memiliki banyak sumber daya, tetapi terjadi kebocoran di sana sini yang membuat sumber daya itu tidak maksimal untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat," jelas Qodari.

Menurutnya, menutup kebocoran ini menjadi salah satu upaya utama pemerintah agar manfaat program-program kesejahteraan dapat dirasakan oleh lebih banyak penerima.

Dua Strategi dan Capaian Awal Penegakan Hukum

Qodari memaparkan bahwa setidaknya ada dua langkah konkret yang ditempuh. Pertama adalah penegakan hukum secara konsisten. Kedua, memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan publik.

"Pertama sebagai penegakan hukum, yang kedua sebetulnya dari tindakan penegakan hukum itu bisa didapatkan uang-uang yang bisa dipakai untuk yang lemah dan miskin ini iso ngguyu itu kata presiden itu, bisa ketawa," ujarnya.

Ia juga menyebutkan sejumlah capaian awal dari upaya penegakan hukum tersebut. Hingga saat ini, telah berhasil dikumpulkan dana pengembalian kerugian negara senilai Rp28,6 triliun dari kerja sama Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri. Selain itu, pemerintah juga telah menyita sekitar 5 juta hektare kebun sawit yang bermasalah.

"Ada pertanyaan (kebun sawit) ini dikemanain? Kebun sawit ini yang masuk ke wilayah terlarang itu dikembalikan untuk fungsi hutan sekitar 1 juta (hektare), yang 4 jutanya lagi tidak dapat izin, tidak ada izinnya, itu dikelola oleh BUMN namanya Agrinas Palma," kata Qodari.

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga mengelola aset sitaan secara produktif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.