MURIANETWORK.COM - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Haji dan Umrah, meluncurkan program Beras Haji Nusantara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji pada musim 1447 H/2026 M. Inisiatif ini dirancang untuk menjamin kualitas pangan bagi lebih dari 205 ribu jemaah sekaligus mendorong produk beras premium dalam negeri di Arab Saudi. Program ini juga menargetkan efisiensi biaya dan standardisasi menu selama ibadah berlangsung.
Mengenal Program Beras Haji Nusantara
Program Beras Haji Nusantara merupakan langkah strategis yang diambil untuk mengatasi ketergantungan pada beras komoditas negara lain yang selama ini digunakan dapur-dapur penyedia layanan di Tanah Suci. Dengan total kebutuhan mencapai 2.280 ton untuk seluruh jamaah dan petugas, pemerintah berupaya memastikan pasokan beras berkualitas tinggi dengan cita rasa yang familiar bagi jemaah Indonesia.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menekankan komitmen terhadap kualitas. "Kami ingin memastikan bahwa setiap butir nasi yang dikonsumsi jamaah haji kita memiliki kualitas terbaik dan cita rasa nusantara. Oleh karena itu, kami mendorong penggunaan Beras Haji Nusantara dengan spesifikasi premium, long grain, dan tingkat pecahan (broken) maksimal 5 persen," jelasnya dalam keterangan pers, Selasa (10/2/2026).
Target Harga dan Komposisi Menu
Selama ini, harga beras di pasar Arab Saudi berkisar Rp16.824 per kilogram. Melalui program ini, pemerintah menargetkan harga beras Indonesia dapat ditekan menjadi sekitar Rp16.000 per kg saat tiba di dapur penyedia layanan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi tanpa mengorbankan mutu.
Selain itu, program ini juga membawa standardisasi yang jelas pada komposisi menu. Setiap kali makan, jamaah akan menerima porsi nasi seberat 170 gram, dilengkapi dengan 80 gram lauk, 75 gram sayur, serta air mineral dan pelengkap lainnya. Pendekatan ini bertujuan memberikan kepastian gizi dan konsistensi pelayanan selama ibadah.
Tantangan dan Langkah Konkret Ke Depan
Implementasi program ini tidak tanpa hambatan. Menhaj mengidentifikasi sejumlah tantangan, mulai dari mekanisme penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memerlukan koordinasi lintas kementerian, hingga penyesuaian spesifikasi beras dari medium ke premium yang telah ditetapkan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, sejumlah langkah konkret telah disiapkan. "Untuk menyukseskan rencana ini, kami akan segera melakukan beberapa langkah konkret, antara lain membentuk Pokja Beras Haji Nusantara lintas Kementerian/Lembaga dan mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji (KUH)," tutur dia.
Koordinasi lebih lanjut juga akan dilakukan dengan Menko Pangan terkait mekanisme stabilisasi pasokan dan harga, serta pembahasan anggaran untuk subsidi. "Nantinya pemerintah pun akan menetapkan harga yang kompetitif agar bisa diterima oleh ekosistem dapur di Saudi," lanjut Menhaj.
Lebih dari Sekadar Kebutuhan Pangan
Program Beras Haji Nusantara memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar memenuhi piring makan jamaah. Inisiatif ini dipandang sebagai etalase produk pertanian unggulan Indonesia di kancah internasional, khususnya di Arab Saudi yang menjadi titik berkumpulnya jutaan muslim dari berbagai belahan dunia.
Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat citra dan daya saing produk lokal di pasar global, dimulai dari tanah suci.
Artikel Terkait
Menkeu Kritik Kebijakan Impor Kapal Bekas yang Hambat Industri Galangan Nasional
Pemerintah Percepat Reaktivasi 11 Juta Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan
Kemenhaj Usulkan Tambahan Anggaran Rp3,1 Triliun untuk Persiapan Haji 2026 dan 2027
KPK Dalami Aliran Dana Bupati Pati Nonaktif di Koperasi Syariah