Pemprov DKI Pastikan Layanan Kesehatan Penerima PBI yang Dinonaktifkan Tetap Berjalan

Dua Skema Berdasarkan Kondisi Darurat

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, yang hadir dalam kesempatan sama, merinci mekanisme pengalihan tersebut. Untuk warga yang membutuhkan layanan darurat atau perawatan berkelanjutan yang tidak bisa ditunda seperti cuci darah pengalihan ke PBPU-BP Pemda akan segera dilakukan. Biaya perawatan darurat akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov.

“Untuk masyarakat yang memang membutuhkan layanan-layanan yang darurat segera, atau layanan-layanan yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat segala macam, maka ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda, untuk ikut segmen yang dibayarkan oleh Pemda,” papar Ani.

Proses Reaktivasi untuk Kasus Non-Darurat

Sementara itu, bagi warga yang kondisinya tidak darurat, Pemprov akan memfasilitasi proses reaktivasi kepesertaan PBI JK mereka. Proses ini akan melibatkan verifikasi lapangan oleh Dinas Sosial untuk memastikan bahwa warga tersebut masih termasuk dalam kelompok penerima bantuan sesuai kriteria yang berlaku.

“Tetapi kalau tidak emergency maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBI JK-nya. Tentu nanti sesuai prosedur akan melalui Dinas Sosial, dilakukan ground checking terlebih dahulu. Kalau tetap masuk di Desil 1 sampai 5, maka akan direaktivasi kembali,” tutur Ani.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi transisi kepesertaan jaminan kesehatan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pemerataan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.