Anggota DPR Desak Mitigasi Bencana Tak Lagi Setengah Hati

Cuaca ekstrem yang melanda berbagai wilayah Indonesia belakangan ini, lagi-lagi memaksa kita untuk melihat kesiapan kita menghadapi bencana. Banjir dan tanah longsor tak hanya merendam rumah, tapi juga menguji sistem penanggulangan yang ada. Di tengah situasi ini, muncul seruan dari anggota Komisi VIII DPR RI, Surahman Hidayat, agar pemerintah tak lagi setengah-setengah dalam mitigasi.

Intinya, dia mendesak baik pemerintah pusat maupun daerah untuk segera bertindak. Mitigasi bencana harus jadi prioritas utama selama cuaca ekstrem berlangsung. Apa yang perlu dilakukan? Banyak. Mulai dari memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki saluran drainase yang kerap bermasalah, sampai memastikan stok logistik di daerah rawan benar-benar siap.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki infrastruktur drainase, serta memastikan kesiapan logistik di wilayah rawan banjir dan longsor,” tegas Surahman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/1/2026).

Menurutnya, penanganan selama ini kerap terasa reaktif. Baru ada kejadian, baru bergerak. Padahal, yang dibutuhkan adalah langkah preventif. Untuk itu, sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci. Kerja sama yang solid bisa mengubah pola dari sekadar tanggap darurat menjadi pencegahan yang matang.

Tak hanya itu, dia secara khusus mendorong Kementerian Sosial dan BNPB. Lembaga-lembaga ini diminta untuk lebih optimal, terutama dalam hal penanganan dan evakuasi korban banjir yang terjadi saat ini. Kecepatan dan ketepatan adalah hal yang krusial.

“Saat ini diperlukan distribusi bantuan sosial yang cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.

“Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas harus menjadi prioritas dalam proses evakuasi dan penyaluran bantuan.”

Di sisi lain, peran masyarakat juga tak kalah penting. Surahman mengimbau kita semua untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Hal sederhana seperti membersihkan saluran air di sekitar rumah bisa mengurangi risiko banjir yang cukup signifikan. Kesiapsiagaan individu juga perlu. Masyarakat diminta untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan pemda setempat agar bisa lebih waspada terhadap ancaman banjir, longsor, atau cuaca ekstrem lainnya.

Sebagai penutup, Surahman menegaskan komitmennya dan Komisi VIII DPR RI. Mereka akan terus mengawal kebijakan mitigasi bencana dan perlindungan sosial.

“Komisi VIII DPR RI akan terus berkomitmen mengawal kebijakan mitigasi bencana dan perlindungan sosial, memastikan hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi, serta memperkuat ketahanan sosial bangsa dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan perubahan iklim,” pungkasnya.

Cuaca mungkin tak bisa dikendalikan, tapi kerugian dan penderitaan akibatnya bisa diminimalisir. Dengan kerja sama semua pihak, harapannya bangsa ini bisa lebih tangguh menghadapi tantangan alam yang kian ekstrem.