Rp60 Triliun untuk Pulihkan Rumah dan Infrastruktur yang Porak-poranda di Tiga Provinsi Sumatera

- Jumat, 16 Januari 2026 | 03:20 WIB
Rp60 Triliun untuk Pulihkan Rumah dan Infrastruktur yang Porak-poranda di Tiga Provinsi Sumatera

Pendataan akhirnya selesai. Pemerintah baru saja merampungkan penghitungan kerusakan infrastruktur dan rumah warga yang porak-poranda diterjang banjir dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera. Angka yang muncul cukup mencengangkan: total dana yang dibutuhkan untuk membangun kembali semuanya mencapai Rp60 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengonfirmasi telah menerima laporan lengkap soal rumah rusak itu. Data per Kamis lalu (15/1/2026) menunjukkan, ada 238.783 unit rumah yang terdampak. Kerusakannya beragam, mulai dari yang ringan, sedang, berat, sampai yang hilang atau bahkan hanyut diterjang arus.

"Total rumah terdampak sampai dengan 14 Januari 2026 adalah 238.783 unit,"

kata AHY dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Dari angka sebesar itu, provinsi Aceh menanggung beban terberat. Sekitar 208.693 unit rumah di sana rusak. Sementara itu, Sumatera Utara mencatat 24.294 unit, dan Sumatera Barat sekitar 5.796 unit.

Lalu, bagaimana dengan biayanya? Estimasi sementara untuk membangun kembali rumah-rumah warga itu sekitar Rp8,2 triliun. Nah, angka ini belum termasuk pemulihan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang hancur. Untuk itu, anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar, sekitar Rp51,8 triliun. Jika dijumlah, totalnya memang mentok di angka Rp60 triliun.

"Tentunya kita bisa mengkalkulasi paling tidak ini estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah warga tersebut kurang lebih sekitar tercatat di sini Rp8,2 triliun. Sedangkan untuk alokasi atau estimasi dari anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur dasar berdasarkan laporan Menteri PU sekitar Rp51,8 triliun,"

jelas AHY lebih lanjut.

Dengan proyek sebesar ini, AHY menekankan bahwa pengawalan ketat mutlak diperlukan. Dia menyarankan agar proses monitoring dan evaluasi benar-benar dikawal, termasuk percepatan pengiriman alat berat ke lokasi bencana. Semuanya harus bergerak cepat, tapi juga tepat sasaran.

(Rahmat Fiansyah)

Editor: Hendra Wijaya

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar