Bapanas Pastikan Program Stabilisasi Harga Beras Lanjut hingga 2026

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras dipastikan bakal terus berjalan di tahun 2026. Kabar ini datang langsung dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang menyebut stok beras pemerintah masih cukup kuat untuk mendukung langkah intervensi pasar.

I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, mengungkapkan keyakinannya. Menurutnya, catatan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog yang mencapai 3,248 juta ton hingga akhir 2025 menjadi dasar optimisme itu.

"Kita harus optimistis tidak ada masalah untuk beras di 2026 ini," tegas Ketut, Minggu (11/1/2026).

"Tentu SPHP beras jalan terus. Untuk 2025 kemarin, sudah disepakati dalam rakortas volume 1,5 juta ton. Ada juga bantuan pangan bagi 18,277 juta keluarga yang berjalan selama empat bulan."

Ia menambahkan, program ini sekaligus menjadi cara untuk mengelola stok. "Ini kan juga untuk pengeluaran stok. Jadi nanti saat Bulog mulai menyerap hasil panen raya, keluar masuk beras bisa lebih terjaga. Kebetulan Kepala Bapanas itu sangat optimistis, ya kita harus ikut optimistis juga," sambungnya.

Di sisi lain, realisasi bantuan pangan tahap kedua berupa beras dan minyak goreng masih berlangsung. Masa penyalurannya diperpanjang hingga 31 Januari 2026 berkat skema Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Skema ini sebelumnya diajukan Bapanas dan sudah dapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan.

Data per 2 Januari 2026 menunjukkan, penyaluran telah menjangkau 17,370 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari target 18,277 juta. Secara kuantitas, realisasinya mencapai 347,4 ribu ton beras dan 69,4 juta liter minyak goreng yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, untuk program SPHP beras tahun 2025, Bapanas juga sedang mengupayakan perpanjangan dengan skema RPATA yang sama. Hingga kini, realisasi SPHP beras 2025 telah menyentuh angka 802,9 ribu ton.

Pemerintah tak hanya fokus pada sisi hilir. Aspek hulu, yang jadi ujung tombak ketersediaan, juga dapat perhatian serius. Performanya akan terus dijaga agar produksi beras nasional 2026 bisa kembali memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri bahkan menuju swasembada.

"Harga gabah Rp6.500 per kilogram itu relatif sudah menguntungkan petani. Jadi seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menanam," ujar Ketut.

"Kalau petani sudah nyaman berproduksi, cita-cita swasembada akan lebih mudah dicapai. Menjaga harga gabah di tingkat petani, itu salah satu kuncinya."