Ekonom UI: Defisit APBN 2025 Masih Aman, Bukan Sinyal Krisis

Menurut ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, defisit APBN 2025 masih terbilang terkendali. Angkanya, 2,92 persen dari PDB, tetap berada di bawah batas aman 3 persen yang diatur undang-undang.

"Tingkat defisit tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menjaga kedisiplinan fiskal,"

ujarnya dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis Sabtu lalu.

Memang, ada tekanan pada penerimaan negara yang menyebabkan defisit melebar. Namun begitu, Fithra menegaskan hal ini bukan pertanda fundamental ekonomi Indonesia sedang bermasalah. Menurut analisisnya, penyebab utamanya justru lebih ke arah normalisasi harga komoditas di pasar global. Jadi, bukan soal tata kelola fiskal yang buruk.

"Defisit APBN masih dalam koridor yang aman dan terkelola. Ini bukan sinyal krisis fiskal, melainkan respons kebijakan yang wajar di tengah siklus ekonomi saat ini,"

katanya lagi, mencoba menenangkan.

Di sisi lain, dia justru melihat kebijakan anggaran ekspansif ini sebagai sesuatu yang relevan. Dalam ketidakpastian global seperti sekarang, pemerintah memang perlu memakai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas. Nah, buktinya bisa dilihat dari serangkaian stimulus tahun lalu yang fokusnya pada daya beli dan perlindungan sosial.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan angka yang tidak kecil: Rp110,7 triliun dialokasikan untuk berbagai program. Mulai dari diskon listrik, bantuan untuk industri padat karya, bantuan pangan, sampai potongan harga transportasi. Belum lagi insentif pajak untuk pembelian properti dan tiket pesawat.

"Seluruh kebijakan tersebut memang diperuntukkan untuk menjaga daya beli dan penyerapan tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa defisit tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, tapi memang benar-benar memiliki tujuan nyata bagi kestabilan ekonomi,"

jelas Fithra.

Lalu, bagaimana prospek ke depannya? Dia menilai ruang fiskal Indonesia masih cukup lapang. Defisit masih dalam batas, rasio utang terhadap PDB terjaga, dan pembiayaan pun membaik seiring turunnya imbal hasil surat utang negara.

Dengan kondisi itu, target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di tahun 2026 dinilai masih sangat mungkin dicapai. Apalagi komposisi belanjanya diarahkan ke hal-hal yang langsung menyentuh rakyat: perlindungan sosial, ketahanan pangan, pendidikan, dan infrastruktur. Semua itu diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat.