Bambu Indonesia: Peringkat Ketiga Dunia, Tapi Masih Terseok di Lini Produksi

Indonesia punya kekayaan bambu yang luar biasa. Tercatat lebih dari 125 jenis tumbuh subur di berbagai penjuru negeri. Fakta ini menempatkan kita di posisi ketiga dunia untuk sumber bahan baku bambu terbesar secara global. Setidaknya, itulah yang disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Minggu lalu.

“Potensi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia sebagai negara dengan sumber bahan baku bambu terbesar secara global,” ujarnya.

Namun begitu, ada masalah yang menggelayuti. Pemanfaatannya di dalam negeri masih berkutat pada metode konvensional. Alhasil, nilai tambah yang dihasilkan pun belum optimal. Kemenperin sendiri melihat peluang besar di sektor hilir. Mereka mendorong bambu tak hanya untuk kerajinan, tapi juga jadi bahan baku konstruksi, furnitur, bahkan pangan fungsional yang punya nilai jual tinggi.

Agus menambahkan, material ini punya sifat mekanis yang mengagumkan. Kuat, lentur, dan mudah dibentuk.

“Bahkan, bambu sangat direkomendasikan untuk wilayah rawan gempa karena lebih tahan terhadap guncangan dibanding material konvensional,” katanya.

Sebenarnya, upaya serius menggarap bambu sudah dimulai sejak 2022 lewat Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu. Kini, Kemenperin sedang menyusun peta jalan untuk membangun ekosistem industri yang terintegrasi, dari hulu ke hilir. Rencananya cukup komprehensif, mulai dari penguatan agroforestry, sentra bambu, sampai yang menarik: mendirikan Akademi Komunitas Bambu dan pusat logistik untuk jamin pasokan bahan baku.

Peluang pasarnya ternyata sangat cerah. Putu Juli Ardika, Pelaksana Tugas Dirjen Industri Agro Kemenperin, menyoroti permintaan global yang terus naik untuk produk bernilai tambah. Di sektor kerajinan, furnitur, hingga konstruksi, prospeknya bagus.

Tapi ada kesenjangan yang mencolok. Permintaan ekspor untuk lantai kontainer bambu, contohnya, mencapai 1.500 meter kubik per bulan. Sayangnya, kapasitas produksi dalam negeri baru sanggup memenuhi sekitar 30 meter kubik saja. “Kesenjangan ini menunjukkan peluang ekspansi industri bambu yang sangat besar,” ungkap Putu.

Di sisi lain, pasar domestik juga tak kalah panas. Pembangunan kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, atau Labuan Bajo mendongkrak permintaan. Bangunan berbasis bambu bahkan punya nilai ekonomi yang menggiurkan harganya bisa tembus Rp12 juta per meter persegi. Yang lebih menarik, investasinya dinilai lebih efisien. Break Even Point-nya cuma sekitar 3 tahun, jauh lebih cepat ketimbang konstruksi beton yang butuh 6-7 tahun.

Masalahnya, semua potensi itu terbentur pada keterbatasan SDM dan bahan baku berkualitas. Untuk menjawabnya, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB). Program pelatihan berbasis kompetensi ini fokus pada pengolahan dari hulu hingga pascapanen, agar bambu benar-benar siap dipakai industri.

Pilot project AKB sudah jalan tahun lalu di Bali, dengan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori. Targetnya jelas: menghasilkan tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Nantinya, silabus dari AKB ini akan jadi dasar untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di sektor bambu.

Ekosistem yang mulai terbentuk di beberapa daerah juga jadi perhatian. Daerah seperti Bangli, dengan ketersediaan bahan baku dan sentra IKM-nya, berpotensi dikembangkan jadi pusat logistik bambu. Yogyakarta punya cerita serupa, di mana kolaborasi riset, komunitas, dan industri sudah berjalan.

Dengan penguatan di berbagai lini ini SDM, standardisasi, ekosistem Kemenperin optimis industri bambu nasional bisa naik kelas. Tak cuma berdaya saing global, tapi juga jadi penopang pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan kita ke depan.