Tanggap Darurat Sumatera Tak Libur Meski Tahun Baru Mendekat

Meski libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 sudah di depan mata, upaya penanganan darurat bencana di Sumatera tak kendur. Pemerintah memastikan percepatan tanggap darurat dan pemulihan pasca banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap berjalan. Tidak ada hari libur untuk urusan ini.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan hal itu.

“Saya bersama Kepala BNPB dan jajaran pemerintah daerah akan terus memulihkan Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kami di Aceh sekarang untuk memastikan semua langkah darurat dan pemulihan tetap jalan, bahkan menjelang tahun baru. Tidak ada yang libur, semua terus bekerja untuk menolong masyarakat terdampak,”

Pernyataan itu disampaikannya Minggu lalu, 28 Desember 2025.

Perkembangannya, sudah 13 kabupaten/kota yang mengubah status dari Darurat ke fase Pemulihan. Rinciannya, empat wilayah di Aceh, lima di Sumatera Utara, dan empat lagi di Sumatera Barat.

Namun begitu, situasi di lapangan ternyata tidak seragam. Di Aceh sendiri, masih ada 11 kabupaten yang justru memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat. Menurut Pratikno, langkah ini diambil biar upaya bantuan darurat buat warga bisa maksimal. Daerah harus benar-benar siap sebelum beralih ke pemulihan.

Nah, salah satu indikator percepatan ini terlihat dari pembangunan hunian sementara atau huntara, juga hunian tetap (huntap). Pengerjaannya dikebut, tak peduli hari libur.

Di Aceh, Kabupaten Pidie Jaya sudah mulai membangun huntara. Sementara enam kabupaten lain seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, sampai Bireuen masih sibuk mematangkan lahan dan membuka akses jalan menuju lokasi. Dua wilayah lain, Aceh Timur dan Nagan Raya, masih dalam tahap identifikasi lahan.

“Persiapan dan percepatan huntara terus dilakukan. Tantangannya memang di penyiapan lahannya. Pemerintah daerah yang menyiapkan lahan, pembangunannya dikerjakan pusat dengan koordinasi BNPB,”

jelas Pratikno.

Di sisi lain, persiapan huntap juga sudah dimulai, terutama untuk warga yang permukimannya harus direlokasi. Termasuk juga opsi hunian mandiri di atas lahan milik warga sendiri.

Bagaimana dengan provinsi lain? Di Sumatera Utara, pembangunan huntara dan huntap sudah berjalan di empat wilayah: Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.

Sedangkan di Sumatera Barat, setidaknya lima kabupaten sedang membangun huntara. Pesisir Selatan menyiapkan 8 unit, Lima Puluh Kota tiga kopel, Padang Pariaman 7 kopel (setara 17 unit), Tanah Datar 1 kopel, dan Agam 2 kopel.

Selain soal hunian, perbaikan infrastruktur jalan juga jadi perhatian. Dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak di ketiga provinsi, 72 ruas di antaranya sudah berfungsi normal. Sisa sembilan ruas masih dalam penanganan.

Pratikno berjanji percepatan perbaikan jalan ini tak akan berhenti.

“Konektivitas dan layanan logistik harus semakin lancar,”

tegasnya. Upaya pemulihan, tampaknya, memang akan menjadi pekerjaan rumah yang panjang meski tahun berganti.