Lahan Jadi Penghambat Utama Pembangunan Huntara bagi Korban Banjir Sumatera

Pemerintah memang sedang berupaya keras mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya terendam banjir di Sumatera. Tapi, jangan salah, prosesnya nggak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut Menko PMK Pratikno, persoalan lahan masih jadi kendala yang cukup pelik di lapangan.

Dalam konferensi pers daring Kamis lalu, Pratikno membeberkan progres yang sudah berjalan. Di Sumatera Barat, misalnya, pembangunan huntara sudah dimulai di enam kabupaten dan kota. Sementara di Sumatera Utara, setidaknya tiga wilayah sudah menanganinya, dan jumlahnya dipastikan akan terus bertambah.

"Di Sumatera Barat, misalnya pembangunan Huntara sudah berjalan di 6 kabupaten/kota, di Sumatera Utara, di 3 kabupaten/kota terus bertambah,"

ujarnya.

Kondisi di Aceh agak berbeda. Hanya satu kabupaten di sana yang sudah mulai membangun. Untuk daerah terdampak lainnya? Masih dalam tahap persiapan, meski upaya percepatan terus digenjot.

Nah, di sinilah masalahnya. Pratikno mengakui bahwa penyediaan lahan yang layak ternyata menjadi tantangan terbesar. Tanah yang aman dari banjir, aksesnya mudah, dan siap dibangun tidak selalu tersedia dengan cepat. Meski begitu, upaya untuk menyelesaikan huntara ini tidak boleh kendur.

"Jadi, salah satu tantangan yang dihadapi untuk percepatan ini adalah penyiapan lahan. Percepatan pembangunan hunian ini terus dilakukan,"

tegas Pratikno.

Lalu, siapa yang mengerjakan? Penyiapan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Sedangkan untuk proses pembangunannya, dikerjakan oleh tim gabungan TNI dan Polri yang dikoordinasi langsung oleh BNPB. Mereka turun langsung ke lokasi.

Yang juga penting, pemerintah tidak hanya fokus pada hunian darurat. Bersamaan dengan itu, persiapan untuk hunian tetap pun sudah mulai digarap, terutama bagi warga yang memang harus direlokasi karena daerahnya rawan.

"Di saat yang sama, persiapan pembangunan hunian tetap juga dilakukan untuk warga yang pemukimannya harus direlokasi. Termasuk hunian tetap mandiri yang dibangun di lahan milik warga terdampak. Semuanya dipercepat,"

pungkasnya.

Jadi, dari pusat sampai daerah, upayanya memang dikerahkan. Tapi ya itu, persoalan teknis seperti lahan seringkali bikin prosesnya nggak bisa secepat yang diharapkan.