Prabowo Pacu 2.500 Pusat Gizi Papua Beroperasi Penuh pada Agustus 2026

Presiden Prabowo Subianto punya target yang cukup ambisius terkait penanganan gizi di Papua. Dalam sebuah pertemuan dengan para kepala daerah se-Papua dan perwakilan OKP di Istana Negara, Selasa lalu, ia menugaskan Badan Gizi Nasional (BGN) agar 2.500 Satuan Pelayanan Pengamanan Gizi (SPPG) bisa beroperasi penuh di sana. Kapan tepatnya? Saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 2026.

“Yang jelas, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi,” tegas Prabowo.

Ia menyampaikan hal itu menanggapi rencana Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang sebenarnya menargetkan Maret 2026. Menurut Prabowo, rencana itu bagus. Namun begitu, ia mendorong agar semua fasilitas itu sudah benar-benar bekerja dan berproduksi pada Agustus di tahun yang sama.

Target ini bukan tanpa alasan. Kondisi saat ini masih jauh dari angka itu. Dadan mengungkapkan, Papua baru memiliki 179 SPPG yang tersebar di enam provinsi. Sebagian besar, 65 unit, ada di provinsi Papua, diikuti Papua Barat (42), Papua Tengah (30), Papua Barat Daya (28), Papua Selatan (8), dan Papua Pegunungan (5).

Lompatan dari 179 menjadi 2.500 tentu sangat drastis. Di sisi lain, Dadan tampak optimis. Ia melihat ada minat yang tinggi dari investor untuk membangun SPPG di wilayah timur Indonesia itu. Jika semua terwujud, fasilitas-fasilitas ini diproyeksikan bisa melayani sekitar 750 ribu penerima manfaat.

Tapi di situlah tantangan besarnya. Anggaran yang dibutuhkan untuk mengoperasikan SPPG di Papua jauh lebih mahal. Dadan memperkirakan, biayanya bisa mencapai tiga kali lipat dibandingkan di Pulau Jawa. Penyebabnya klasik: biaya logistik dan harga bahan pangan di Papua yang memang tinggi.

“750 ribu penerima manfaat kalau di Jawa kan anggarannya sekitar Rp7,5 triliun. Jadi untuk di Papua, kemungkinan akan mencapai sekitar Rp25 triliun,” jelasnya.

Prabowo sendiri menyadari potensi keterlambatan. Medan dan tantangan geografis Papua bukan hal sepele. Kendati demikian, ia berharap paling lambat lima bulan setelah target Maret 2026, seluruh SPPG tersebut sudah bisa berjalan. Dari 2.500 unit yang ditargetkan, sekitar 1.400 di antaranya direncanakan akan dibangun di wilayah-wilayah terpencil. Sebuah pekerjaan rumah yang besar, tapi jika tercapai, dampaknya bagi masyarakat Papua bisa sangat signifikan.