Prabowo Targetkan Papua Jadi Lumbung Energi, Impor BBM Akan Dipangkas

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan target ambisius pemerintah. Mulai tahun depan, impor solar akan dihentikan. Tak cuma itu, dalam empat tahun ke depan, giliran impor bensin yang akan dipangkas secara bertahap.

Pengumuman ini disampaikan Prabowo saat memberi pengarahan kepada para Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pertemuan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,”

ujar Presiden.

Dia menegaskan, Papua dipersiapkan sebagai kawasan strategis untuk mewujudkan swasembada energi nasional. Potensinya yang besar, kata dia, harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Nah, untuk menjalankan semua rencana ini, Prabowo meminta para gubernur dan bupati – terutama di Papua – untuk bekerja sama dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, dan kementerian lain. Koordinasi yang erat dinilai kunci.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Untuk wilayah-wilayah terpencil, tenaga surya dan tenaga air jadi solusi yang digadang-gadang. Teknologi panel surya sekarang jauh lebih murah, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil cocok untuk daerah yang sulit dijangkau.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” kata Presiden.

Selain energi terbarukan, ada juga arahan untuk kembangkan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal. Ini semua bagian dari target jangka menengah: swasembada energi dan pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.

Dampaknya ke negara bisa sangat signifikan. Coba bayangkan, saat ini impor BBM kita menghabiskan sekitar Rp520 triliun per tahun. Angka yang fantastis.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kita bisa potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,”

jelas Prabowo tentang potensi penghematan yang bisa dialihkan untuk pembangunan daerah.

Namun begitu, Presiden menyadari jalan menuju kemandirian energi ini tidak mudah. Dia meminta setiap kepala daerah untuk jeli menyusun prioritas, sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.

“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” pungkasnya.