Gelombang Penertiban Rekening Dorman, Jaminan LPS Menyusut 5 Juta Akun

Laporan terbaru dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan tren yang menarik. Jumlah rekening yang mereka jamin ternyata menyusut cukup signifikan. Fenomena ini tak lepas dari gelombang penertiban yang sedang gencar dilakukan perbankan nasional, khususnya soal rekening dormant alias tak aktif.

Dimas Yuliharto, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, membenarkan hal itu. Menurutnya, penurunan angka jaminan itu memang didorong oleh kebijakan bank-bank menutup rekening yang menganggur.

"Kalau dilihat dari data di website LPS, terjadi penurunan dari 662,08 juta rekening menjadi 657,19 juta rekening per September," ujar Dimas, Minggu (7/12/2025).

Angkanya cukup mencengangkan. Hampir 5 juta rekening hilang dari daftar jaminan LPS dalam periode itu.

"Ini terjadi karena kebijakan rekening dormant. Waktu itu isunya mencuat, sehingga bank-bank mencoba membuat kebijakan untuk menutup rekening dormant ini secara otomatis oleh sistem," jelas dia.

Soal tenggat waktu, rupanya tak seragam. Setiap bank punya aturannya sendiri. Ada yang menetapkan batas 180 hari tanpa aktivitas, ada pula yang lebih lama. Intinya, rekening yang 'tidur' panjang bakal ditertibkan.

Isu dormant ini sendiri memang menghangat sepanjang 2025. Respon perbankan pun cepat. Mereka ramai-ramai melakukan evaluasi internal dan akhirnya memutuskan untuk menutup atau menonaktifkan rekening secara otomatis. Tujuannya jelas: memperbaiki kualitas data nasabah dan yang tak kalah penting, memotong risiko penyalahgunaan.

Nah, risiko itu bukan omong kosong. Rekening tak aktif ternyata jadi sasaran empuk untuk praktik kotor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah sering mengingatkan. Rekening dormant kerap disalahgunakan untuk menampung dana hasil kejahatan, mulai dari penipuan, peredaran narkoba, sampai judi online.

Karena ancamannya nyata, PPATK tak tinggal diam. Lembaga itu mulai memberlakukan pemblokiran sementara terhadap rekening dormant sejak 18 Mei 2025. Langkah ini diambil berdasarkan kewenangan UU Nomor 8 Tahun 2010. Harapannya, integritas sistem keuangan kita lebih kuat dan kepentingan publik terlindungi.

Jadi, penurunan angka di data LPS itu bukan sekadar statistik. Ia adalah cerita tentang upaya membersihkan sistem dari dalam, satu rekening demi satu rekening.