TNI AL Gagalkan Pengapalan Nikel Ilegal di Perairan Konawe Utara

Di tengah birunya Perairan Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, KRI Bung Hatta-370 berhasil menghentikan dua kapal pengangkut nikel yang diduga melakukan pelanggaran. Kejadian ini berlangsung pada Selasa lalu, saat kapal perang TNI AL itu sedang menjalankan misi patroli rutin.

Menurut informasi yang beredar, kedua kapal itu pertama kali terendus saat KRI Bung Hatta melaksanakan tugas jarkaplid singkatan dari pengejaran, pencarian, dan penyelidikan. Dari situ, personel kapal perang kemudian bergerak memeriksa kedua kapal yang mencurigakan tersebut.

Kapal pertama yang dicegat adalah TB Prima Mulia 06 yang didampingi TK Prima Sejati 308. Nahkoda kapal ini seorang berinisial A, dan seluruh anak buah kapalnya sepuluh orang semuanya Warga Negara Indonesia.

Kadispenal Laksma Tunggul, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (26/11), menjelaskan lebih detail.

“Kapal milik PT Prima Mulia Jaya itu mengangkut nikel ore dari PT Dwimitra Multiguna Sejahtera atau DMS. Tujuannya adalah PT IMIP di Morowali,” ujarnya.

Tak hanya satu, kapal kedua yang dicegat adalah TB Nusantara 3303 dan TK Graham 3303. Jumlah ABK-nya sama, sepuluh orang WNI, dengan nahkoda berinisial RM.

“Muatan dan tujuannya serupa. Nikel dari PT DMS, juga akan dikirim ke PT IMIP Morowali,” tambah Tunggul.

Setelah diperiksa lebih lanjut, terkuaklah sederet pelanggaran. Yang paling mencolok, pengapalan nikel itu dilakukan di jetty milik PT DMS yang ternyata sudah disegel oleh KKP. Penyegelan ini dilakukan karena diduga ada penyalahgunaan ruang laut.

Belum cukup sampai di situ. Kedua kapal juga ketahuan berpindah dari jetty ke area lego jangkar tanpa membawa Surat Persetujuan Olah Gerak. Parahnya lagi, sang nahkoda bahkan tidak berada di kapal saat manuver dilakukan. Dokumen kapal dan muatan yang sah pun tak mereka miliki.

Semua temuan itu jelas melanggar aturan Minerba dan hukum pelayaran yang berlaku. Untuk itu, TNI AL memutuskan mengawal kedua kapal tersebut menuju Lanal Kendari. Di sana, pemeriksaan lebih mendalam akan dilakukan sebelum penindakan hukum dijalankan.

Di sisi lain, komitmen TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim kembali ditegaskan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali dalam berbagai kesempatan kerap menekankan pentingnya memastikan setiap kegiatan pengangkutan hasil tambang berjalan sesuai aturan.

Isu yang sama juga disoroti oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Saat menghadiri latihan TNI di Morowali pekan lalu, dia menyebut ada “anomali regulasi” yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi negara.

Sjafrie menegaskan, negara tak akan tinggal diam melihat kegiatan ilegal yang menggerogoti kekayaan nasional. Dia bahkan menyoroti kabar yang beredar tentang pengangkutan hasil tambang melalui pesawat di Morowali.

“Selama ini, Bea Cukai dan Imigrasi sulit masuk ke kawasan Bandara IMIP. Hal itu membuat aktivitas ini berjalan begitu bebas,” ungkapnya.

Usai latihan militer tersebut, Sjafrie berjanji akan melaporkan seluruh temuan dan evaluasinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak boleh ada republik di dalam republik. Semua ketentuan harus ditegakkan, tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menyiratkan tekadnya untuk mengontrol lalu lintas barang dan penumpang di Bandara IMIP yang untuk pertama kalinya dijadikan lokasi latihan militer.