KPK Tangkap Bupati Cilacap dan Sekda Terkait Dugaan Suap Proyek

Operasi Tangkap Tangan KPK kemarin menambah daftar panjang pejabat yang terjaring. Kali ini, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang tersandung, bersama Sekretaris Daerah setempat, Sadmoko Danardono. Mereka diamankan dalam sebuah operasi yang digelar di wilayah Cilacap.

Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, keduanya sudah dibawa ke Jakarta. Tak sendirian, mereka ditemani sebelas orang lainnya, menjadikan total tiga belas orang yang dipindahkan ke Ibu Kota.

"13 orang di antaranya dibawa ke Jakarta. Para pihak yang dibawa tersebut yaitu Bupati, Sekda, dan para struktural pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap,"

ungkap Budi kepada awak media, Sabtu (14/3/2026).

Rombongan itu tiba di gedung KPK Merah Putih saat dini hari buta, tepatnya pukul 02.35 WIB. Saat ini, pemeriksaan intensif tengah berlangsung untuk mengurai benang kusut kasus ini. Semua masih berstatus terperiksa, sementara KPK punya waktu satu kali dua puluh empat jam untuk memutuskan langkah hukum berikutnya.

Sebelum menuju Jakarta, suasana malam di Polresta Banyumas sempat menjadi saksi. Bupati Syamsul diamankan di sana untuk pemeriksaan awal usai OTT digelar. Ia akhirnya keluar dari gedung Sat Reskrim sekitar pukul sembilan lebih malam.

Penampilannya sederhana: kemeja putih lengan panjang, celana hitam, dan masker berwarna hijau menutupi sebagian wajahnya. Saat diserbu pertanyaan wartawan, ia memilih untuk diam. Begitu juga dengan Sekda Sadmoko dan sejumlah kepala OPD yang terlihat menyertainya, semua tertutup masker.

Mereka lalu bergerak cepat menuju Stasiun Purwokerto. Tak berlama-lama, rombongan langsung masuk ke ruang tunggu VIP. Menurut informasi yang beredar, kereta api Purwojaya yang berangkat pukul 21.37 WIB menjadi kendaraan mereka menuju Jakarta.

Operasi ini sendiri, menurut Budi Prasetyo, menahan total 27 orang. Inti masalahnya berkisar pada dugaan suap yang melibatkan proyek-proyek di kabupaten tersebut.

"Diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak Bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap,"

kata Budi menjelaskan akar persoalannya. Kasus ini kembali menyoroti kerapuhan tata kelola di daerah. Dan sekarang, semua mata tertuju pada gedung Merah Putih, menunggu perkembangan berikutnya.