Menurutnya, penerapan mekanisme ini juga merupakan upaya pemerintah pusat untuk mencegah penyimpangan realisasi anggaran. Tujuannya, agar setiap pekerjaan bisa terus berlanjut tanpa melanggar ketentuan fiskal yang berlaku.
Sebagai langkah konkret, Kanwil Kemenkum Kalbar akan segera bergerak. Mereka berencana menginventarisasi pekerjaan yang berpotensi belum selesai hingga akhir tahun anggaran. Tak hanya itu, evaluasi kontrak dan progres pelaksanaan juga akan dilakukan. Ini menjadi dasar penentuan penggunaan rekening penampungan.
Yang tak kalah penting, mereka akan menyiapkan semua dokumen pendukung dan memastikan semuanya sesuai dengan regulasi serta rekomendasi dari Kementerian Keuangan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar kembali menegaskan komitmennya. Mereka ingin menjaga kualitas pelaksanaan anggaran dan memastikan seluruh layanan publik kepada masyarakat bisa berjalan optimal.
Artikel Terkait
Kilang Dumai dan Balongan Siap Produksi Avtur Ramah Lingkungan dari Minyak Jelantah
Kredit UMKM Non-KUR Baru Capai 19,4%, Jauh dari Target Pemerintah
AS dan Israel Lancarkan Serangan Rudal Besar-besaran ke Iran, Teheran Ancang Balas Dendam
Menkes Kritik Sahur Mie Instan Plus Nasi, Sarankan Telur dan Alpukat