Trump Klaim Gagalkan Perang Nuklir India-Pakistan dengan Ancaman Tarif 350 Persen

- Sabtu, 22 November 2025 | 03:15 WIB
Trump Klaim Gagalkan Perang Nuklir India-Pakistan dengan Ancaman Tarif 350 Persen

WASHINGTON - Donald Trump kembali mengklaim peran besarnya dalam meredakan ketegangan nuklir antara India dan Pakistan beberapa waktu lalu. Menurut Presiden AS itu, tidak ada pendahulunya yang mampu melakukan hal serupa.

Dengan gaya khasnya, Trump mengaku menggunakan ancaman tarif dagang besar-besaran untuk mencegah kedua negara berperang. "Saya sampaikan kepada mereka, tarif 350 persen jika Anda berperang," ujarnya seperti dikutip AFP, Jumat (21/11/2025).

Bukan main-main, dia bahkan mengancam akan memutus seluruh hubungan dagang AS dengan kedua negara jika konflik terus berlanjut. Meski sempat ditantang salah satu pihak, Trump bersikukuh dengan ancamannya.

"Saya akan melakukannya. Saya tidak akan membiarkan Anda saling menembak senjata nuklir, membunuh jutaan orang, dan mengirim debu nuklir ke Los Angeles," tegasnya.

Baginya, pendekatan ini mungkin tidak populer di New Delhi maupun Islamabad. Tapi yang penting, perang besar bisa dihindari.

Dan rupanya cara itu berhasil. Ketegangan mereda. Gencatan senjata akhirnya disepakati.

Tak lama kemudian, dua pemimpin Asia Selatan itu menyampaikan apresiasi mereka. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif secara khusus memuji Trump karena dinilai telah "menyelamatkan jutaan nyawa."

Sementara dari pihak India, Narendra Modi konnya menelepon langsung. "Modi menelepon saya dan mengatakan, 'kami sudah melakukannya'," kata Trump menirukan percakapan tersebut. "Saya bertanya, sudah selesai apa? Dia menjawab, 'kami tidak akan berperang.'"

Trump jelas merasa pendekatannya terbukti efektif. Tapi di balik itu, ada sindiran tajam untuk Joe Biden. Menurutnya, presiden dari Partai Demokrat itu bahkan mungkin tidak tahu negara mana yang sedang dibicarakan.

Dengan bangga Trump menyimpulkan, keberhasilannya ini membuktikan keunikan kepemimpinannya. Sebuah pencapaian yang menurutnya mustahil dilakukan oleh presiden AS manapun sebelum dia.

Editor: Dewi Ramadhani

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar