DJP Pacu Penagihan, Rp11,48 Triliun Telah Dihimpun dari Para Pengemplang Pajak

Hampir Rp11,5 triliun. Itulah jumlah fantastis yang berhasil dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari para pengemplang pajak hingga pertengahan November 2025. Angka ini bukan main-main dan menunjukkan betapa seriusnya pemerintah mengejar para wajib pajak nakal.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, ada lonjakan signifikan dalam penagihan minggu terakhir. "Dari Jumat sampai Rabu (19 November 2025) saja, kita dapat tambahan Rp1,3 triliun," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).

Bimo tak menyembunyikan rasa optimisnya. "Total sekarang sudah mencapai Rp11,48 triliun. Ini progres yang cukup menggembirakan," tambahnya.

Targetnya sebenarnya jauh lebih besar. Pemerintah membidik Rp50 hingga Rp60 triliun dari 200 wajib pajak dengan utang terbesar. Khusus tahun ini, DJP berharap bisa mengantongi sekitar Rp20 triliun. Tidak mudah, tapi mereka yakin bisa.

Nah, untuk mencapai target tersebut, DJP akan memaksimalkan segala cara yang ada. Mereka tak mau main-main. Mulai dari penggalian potensi perpajakan, pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sampai finalisasi data untuk keperluan audit dan penegakan hukum. Semua akan dioptimalkan sebelum tahun berganti.

Yang menarik, pendekatannya kini lebih terintegrasi. Bimo menyebutnya pendekatan multi-doors, yang menggabungkan tindak pidana perpajakan dengan kasus korupsi dan pencucian uang. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum lain pun diperkuat.

Memasuki 2026, fokusnya akan bergeser. DJP berencana memperkuat sistem pelayanan elektronik, termasuk memanfaatkan platform Coretax untuk pengawasan yang lebih baik. "Kami akan mulai exercise kebijakan-kebijakan perluasan basis pajak," jelas Bimo. "Baik melalui sistem elektronik maupun digital transaction lainnya."

Yang ditegaskan Bimo, semua langkah ini akan berbasis data. Dengan begitu, DJP ingin menghindari kritik bahwa mereka "berburu di kebun binatang". Penagihan harus tepat sasaran, efektif, dan tidak menyasar sembarangan.

Jadi, tunggu saja perkembangan selanjutnya. DJP tampaknya benar-benar tak mau berkompromi dengan pengemplang pajak.