Gedung Putih Bantah Klaim Afsel Soal Pembatalan Boikot G20

- Jumat, 21 November 2025 | 06:20 WIB
Gedung Putih Bantah Klaim Afsel Soal Pembatalan Boikot G20

JOHANNESBURG - Gedung Putih langsung angkat bicara. Mereka membantah keras pengumuman dari Afrika Selatan yang menyebut Amerika Serikat mencabut boikotnya terhadap KTT G20. Presiden Donald Trump menegaskan, tak satu pun pejabat AS akan ikut serta dalam konferensi tingkat tinggi tersebut.

Nah, sebelumnya Presiden Afsel Cyril Ramaphosa sempat bersikeras bahwa pemerintahan Trump mengalami "perubahan pikiran" yang mendadak, tepat sebelum KTT digelar. Tapi kenyataannya? Gedung Putih pada Kamis (20/11/2025) menjelaskan bahwa Duta Besar AS memang akan datang, namun cuma untuk urusan serah terima penyelenggaraan. Soalnya, tahun depan AS yang jadi tuan rumah KTT kelompok ekonomi global ini – rencananya di klub golf milik Trump di Florida.

"Amerika Serikat tidak berpartisipasi dalam pembicaraan resmi di G20 di Afrika Selatan," tegas Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, seperti dilaporkan TRTWorld, Jumat (21/11/2025).

Leavitt juga tak sungkan menyampaikan ketidaksenangannya. "Saya lihat Presiden Afrika Selatan hari ini banyak bicara yang menentang Amerika Serikat dan Presiden kami. Bahasa seperti itu tidak kami hargai," tambahnya dengan nada cukup tajam.

Di sisi lain, Ramaphosa bersikukuh dengan versinya. Dia menyebut perubahan sikap AS sebagai "tanda positif" dan menekankan bahwa kehadiran negara dengan ekonomi terbesar dunia itu sangat diperlukan. "Semua negara ada di sini, dan Amerika Serikat perlu berada di sini," ujarnya penuh keyakinan.

Yang menarik, pernyataan Ramaphosa ini tetap keluar meski sebenarnya Kedutaan Besar AS di Pretoria sudah terlebih dahulu mengirim pemberitahuan resmi bahwa mereka tidak akan hadir. Dalam pesannya, Kedubes AS dengan gamblang menyatakan bahwa prioritas G20 versi Afrika Selatan "bertentangan dengan pandangan kebijakan AS" dan mereka "tidak bisa mendukung konsensus dokumen apa pun" yang dinegosiasikan di bawah kepemimpinan Afsel.

Agenda yang jadi perdebatan ini mencakup beberapa isu sensitif. Mulai dari skema keberlanjutan utang untuk negara berpenghasilan rendah, pembiayaan transisi energi yang mereka sebut "adil", sampai pemanfaatan mineral penting untuk pembangunan berkelanjutan.

G20 sendiri bukan main-main. Kelompok ini mewakili 85 persen ekonomi global, dan KTT-nya jadi ajang penting pertemuan pemimpin dunia sejak krisis 2008 melanda. Tapi di bawah Trump, AS seperti punya pola konsisten untuk menjauhi forum internasional semacam ini.

Awalnya Trump setuju kirim Wakil Presiden JD Vance, tapi kemudian membatalkan sama sekali. Bukan cuma G20, AS juga mengabaikan pembicaraan iklim COP30 di Brasil – di mana Trump justru membela bahan bakar fosil dan menolak konsensus ilmiah tentang pemanasan global.

Sejak balik ke Gedung Putih Januari lalu, Trump memang sering bersikap keras terhadap Afrika Selatan. Dia kerap mengulang klaim-klaim ekstrem kanan di internet yang sudah berkali-kali dibantah, termasuk soal Afrikaner kulit putih yang katanya "dibunuh sistematis". Padahal, yang benar adalah negara itu memang punya tingkat kekekerasan tinggi secara umum.

Hubungan kedua negara makin runyam ketika pemerintahan Trump mengusir duta besar Afrika Selatan setelah sang dubes menuduh Trump rasis. Belum cukup sampai situ, Trump juga memberlakukan tarif perdagangan 30 persen untuk Afrika Selatan – yang jadi tarif tertinggi di kawasan sub-Sahara Afrika.

Tapi di tengah ketegangan politik ini, dunia bisnis AS justru tampil beda. Mereka terwakili dengan baik di acara paralel Business 20 (B20) yang berakhir Kamis di Johannesburg.

Suzanne Clark, Kepala Kamar Dagang AS, malah berterima kasih kepada Afrika Selatan karena telah memupuk "kolaborasi nyata antara negara-negara G20 di masa perubahan cepat".

"Kamar Dagang AS akan menggunakan kepemimpinan B20 kami untuk memupuk kolaborasi internasional," janji Clark. Mungkin tak mengherankan, sebab AS punya kepentingan bisnis yang cukup besar di Afrika Selatan – lebih dari 600 perusahaan AS beroperasi di sana menurut data kedutaan.

Editor: Redaksi MuriaNetwork

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar