"Kami sedang mempersiapkan surat jaminan resmi untuk Himbara yang menyatakan bahwa utang tersebut akan dilunasi oleh pemerintah. Dengan demikian, Himbara dapat bergerak tanpa rasa takut dan portofolio risiko perbankan tidak akan terdampak," jelas Purbaya dalam pertemuan di Jakarta Selatan.
Sebagai landasan hukum, pemerintah saat ini sedang menyelesaikan proses revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Revisi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Merah Putih.
Untuk mendanai program ini, Kementerian Keuangan berencana mengalihkan sebagian anggaran Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp40 triliun. Jumlah ini merupakan bagian signifikan dari total pagu anggaran Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp60 triliun.
Artikel Terkait
Mobil Mazda Tabrak Pelajar di Tambora, Pengemudi Kabur dan Terserempet Kereta
Mister Aladin Gandeng Indodana, Voucher Liburan Hingga Rp100.000 Siap Diklaim
Agak Laen 2 Cetak Sejarah, Geser JUMBO Jadi Raja Box Office Indonesia
Nasi Teri Pojok Gejayan: Legenda Kuliner Malam yang Tak Pernah Sepi