Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Simbol Rekonsiliasi dan Kedewasaan Politik

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, dinilai dapat menjadi simbol rekonsiliasi nasional dan bukti kedewasaan politik bangsa Indonesia. Pandangan ini disampaikan oleh akademisi IAIN Gorontalo, Dr. Sahmin Madina, menanggapi polemik yang muncul terkait pemberian gelar tersebut.

Menjawab Penolakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Pernyataan Sahmin Madina ini muncul setelah adanya penolakan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyoroti luka sejarah masa lalu sebagai alasannya. Menurut Sahmin, penolakan semacam ini justru mengindikasikan bahwa sebagian elite politik bangsa belum sepenuhnya berdamai dengan sejarah mereka sendiri.

"Kalau luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita akan sulit maju. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui masa lalunya, baik sisi gelap maupun cemerlangnya," tegas Sahmin dalam keterangannya.

Penilaian Objektif atas Kontribusi Soeharto

Sahmin menekankan pentingnya menilai sosok Soeharto secara objektif, bukan emosional. Dia mengakui bahwa memang ada catatan kelam dalam kepemimpinan Soeharto, namun tidak bisa dipungkiri adanya jasa besar dalam membangun fondasi ekonomi, ketahanan pangan, dan stabilitas nasional Indonesia.

"Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia. Ada catatan kelam, iya, tapi juga ada jasa besar dalam membangun fondasi ekonomi, pangan, dan stabilitas nasional," jelasnya.

Pentingnya Rekonsiliasi Nasional

Pendekatan yang didasari dendam sejarah, menurut Sahmin, hanya akan memperpanjang polarisasi yang seharusnya sudah berakhir sejak era reformasi. Dia menekankan pentingnya teladan dari para pemimpin yang mampu memelihara persaudaraan kebangsaan di atas perbedaan politik.

Sahmin menyoroti contoh-contoh positif dari tokoh-tokoh nasional seperti Gus Dur yang memulihkan kehormatan para tokoh yang sebelumnya dianggap lawan, Taufiq Kiemas yang memperjuangkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, serta Presiden Prabowo yang menunjukkan kebesaran hati dengan merangkul semua pihak.

Makna Gelar Pahlawan Nasional

Gelar pahlawan nasional bagi Soeharto, menurut Sahmin, tidak harus dimaknai sebagai pembenaran atas semua kebijakan Orde Baru. Sebaliknya, ini merupakan pengakuan objektif terhadap jasa-jasanya dalam pembangunan bangsa.

"Rekonsiliasi bukan berarti melupakan masa lalu, tetapi menatap ke depan dengan kesadaran bahwa setiap pemimpin, termasuk Soeharto, punya kontribusi yang tak bisa dihapus begitu saja," tegas Sahmin.

Dia menambahkan bahwa bangsa yang matang adalah bangsa yang tidak menutup mata terhadap sejarah, tetapi memilih untuk mengakui jasa, mengoreksi kesalahan, lalu melangkah bersama tanpa dendam.

Momentum Kedewasaan Politik Bangsa

Sahmin menilai momentum ini seharusnya menjadi ajang bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan politik dan kebesaran hati. Dengan mengutip contoh rekonsiliasi yang telah dilakukan berbagai tokoh nasional, dia mengajak semua pihak untuk bisa berdamai dengan sejarah bangsa sendiri.

"Kalau Gus Dur bisa memaafkan masa lalu, kalau Prabowo bisa merangkul semua, kenapa kita tidak bisa berdamai dengan sejarah kita sendiri?" pungkas Sahmin.