Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh: Jokowi dan Luhut Disebut Perlu Diperiksa KPK
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Pemeriksaan ini terkait dengan kuatnya dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Biaya Per Kilometer Whoosh Melonjak Tiga Kali Lipat
Peneliti media dan politik, Buni Yani, menilai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh ini tergolong besar. Hal ini terlihat dari perbedaan biaya konstruksi yang sangat mencolok antara Indonesia dan China.
Menurut Buni Yani, biaya pembangunan per kilometer Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS. Angka ini disebut melonjak tiga kali lipat dari perkiraan biaya per kilometer di China yang hanya sekitar 17-18 juta dolar AS.
"Perbedaan ini memicu kuatnya kecurigaan adanya penyelewengan dana," tegas Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, Minggu 26 Oktober 2025.
Desakan Investigasi Menyeluruh oleh KPK
Buni Yani menekankan bahwa untuk menjawab kecurigaan publik, diperlukan investigasi yang menyeluruh dan transparan oleh KPK. Pengungkapan fakta di lapangan dinilai crucial untuk membuktikan apakah pembengkakan biaya proyek Whoosh ini murni akibat inefisiensi, kesalahan manajemen, atau benar-benar mengandung unsur korupsi.
"Semua pihak menanti langkah konkret KPK demi menjaga kepercayaan masyarakat," tambahnya.
Proyek Whoosh Dikatakan 'Busuk' Sejak Awal
Buni Yani lebih lanjut menyoroti pernyataan kontroversial dari Luhut Binsar Pandjaitan sendiri. Luhut, yang dijuluki sebagai “menteri segala urusan” di era pemerintahan Jokowi dan memegang peran kunci dalam proyek KCJB, pernah mengaku bahwa ia dan tim menerima proyek kereta cepat ini dalam keadaan yang sudah “busuk”.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan kritis. "Seharusnya KPK bisa memanggil Luhut atas pernyataannya itu. Kalau sudah busuk, mengapa proyek terus dilanjutkan?" pungkas Buni Yani.
Dugaan korupsi proyek Whoosh ini terus menjadi sorotan, menunggu tindak lanjut penyelidikan dari lembaga antirasuah.
Artikel Terkait
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir
Analis Bongkar Agenda Terselubung di Balik Janji Kerja Mati-Matian Jokowi untuk PSI