Proyek yang Dipaksakan Sejak Awal
Mahfud mengungkapkan fakta sejarah bahwa proyek Whoosh awalnya direncanakan sebagai kerja sama government to government (G2G) dengan Jepang dengan bunga hanya 0,1 persen. Namun tiba-tiba beralih menjadi business to business (B2B) dengan Cina dengan bunga 2 persen yang kemudian membengkak menjadi 3,4 persen.
Bahkan, mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap proyek ini disebut dipecat dari jabatannya. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga mengaku telah memperingatkan Jokowi tentang ketidakvisibelan proyek ini.
Dampak Ancaman terhadap Kedaulatan
Mahfud mengingatkan potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa jika Indonesia gagal membayar utang proyek Whoosh. Dia mengangkat contoh Sri Lanka yang harus menyerahkan pelabuhannya kepada Cina akibat gagal bayar.
"Di Indonesia, Cina bisa meminta kompensasi menguasai Laut Natuna Utara dan membangun pangkalan di sana selama 80 tahun," ujarnya.
Seruan Penyelesaian Hukum
Mahfud menegaskan pentingnya penyelesaian secara hukum, khususnya pidana, terhadap dugaan korupsi dalam proyek Whoosh. Dia berharap Presiden Prabowo Subianto mendukung penegak hukum dalam menyelidiki kasus ini.
"Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah," tegas Mahfud.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir